Salin Artikel

Formasi DPP Golkar ala Airlangga: Unsur Milenial, 11 Waketum, hingga Tanpa JK

Dalam penyusunan kepengurusan DPP Partai Golkar, Airlangga telah memperhitungkan berbagai aspek seperti fungsional, profesionalisme dan asas meritrokrasi.

Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena mengatakan, susunan DPP Partai Golkar disepakati pada rapat formatur, Selasa (14/1/2020) malam.

"Jadi rilis ini bagian dari pengumuman, Pak Airlangga sendiri sudah memutuskan nama-nama ini, kemudian kami rapatkan. Jadi ini bagian dari pengumuman resmi kepengurusan DPP Partai Golkar," kata Melki ketika dikonfirmasi, Rabu (15/1/2020).

Pantuan kompas.com, jumlah kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2019-2024 berjumlah 107 orang.

Lalu, Airlangga juga memasukan segala unsur kader di kepengurusan DPP seperti unsur milenial dan keterwakilan unsur perempuan.

Kader milenial yang tercantum di dalam daftar DPP adalah Putri Komarudin, Dyah Roro dan Christina Aryani.

11 posisi Wakil Ketua Umum

Airlangga membentuk posisi jabatan baru yaitu Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang terdiri dari 11 orang.

Airlangga memberikan jabatan Wakil Ketua Umum Partai Golkar kepada rivalnya di Musyawarah Nasional (Munas) yaitu Bambang Soesatyo.

Selain itu, posisi waketum juga diisi oleh Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsuddin Ahmad Doli Kurnia Tanjung hingga Rizal Mallarangeng.

Melki mengatakan, Airlangga memperhatikan kebutuhan Golkar di masa mendatang, sehingga dibutuhkan peranan banyak kader untuk memajukan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Makanya ketua umum merasa penting waketum dibikin lebih banyak dan bisa mengakomodasi juga semua potensi Partai Golkar," ujarnya.

Tanpa Jusuf Kalla

Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 sekaligus senior Partai Golkar Jusuf Kalla tak masuk dalam struktur kepengurusan DPP.

Airlangga mengatakan, sudah beberapa kali bertemu dengan JK, tetapi Ketua Palang Merah Indonesia itu merasa tidak perlu dimasukkan ke dalam DPP Partai Golkar.

"Ya beliau sebagai senior Partai Golkar yang setiap saat memberikan masukan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Kendati demikian, Kalla menunjuk orang dekatnya untuk dimasukan ke kepengurusan Partai Golkar. Airlangga enggan membeberkan nama tokoh yang dimaksud.

"Ada beberapa tokoh-tokoh dekat dengan beliau yang ditugaskan di Partai Golkar. Beliau menugaskan," kata dia.

6 Politisi senior Golkar

Terakhir, Airlangga tak lupa menempatkan posisi-posisi strategis untuk para sesepuh Golkar.

Enam senior partai Golkar mendapat posisi sebagai Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan Pembina.

Aburizal Bakrie mengemban posisi ketua Dewan Pembina dan Zaenudin Amali sebagai wakil ketua Dewan Pembina.

Kemudian, posisi ketua Dewan Kehormatan dihuni Akbar Tandjung dan ketua Dewan Penasihat diisi Luhut Binsar Pandjaitan.

Lalu, ketua Dewan Pakar diisi Agung Laksono dan ketua Dewan Etik adalah Mohamad Hatta.

Adapun susunan lengkap kepengurusan Partai Golkar periode 2019-2024 sebagai berikut:

1. Ketua Umum : AIRLANGGA HARTARTO

2. Wakil Ketua Umum : KAHAR MUZAKKIR

3. Wakil Ketua Umum : AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

4. Wakil Ketua Umum : AZIS SYAMSUDDIN

5. Wakil Ketua Umum : AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

6. Wakil Ketua Umum : HETIFAH SJAIFUDIAN

7. Wakil Ketua Umum : RIZAL MALLARANGENG

8. Wakil Ketua Umum : MELCHIAS MARKUS MEKENG

9. Wakil Ketua Umum : ROEM KONO

10. Wakil Ketua Umum : NURUL ARIFIN

11. Wakil Ketua Umum : NURDIN HALID

12. Wakil Ketua Umum : BAMBANG SOESATYO

13. Ketua : ADIES KADIR

14. Ketua : JERRY SAMBUAGA

15. Ketua : MEUTYA HAFIDZ

16. Ketua : AIRIN RACHMI DAINY

17. Ketua : ACE HASAN SYADZILI

18. Ketua : BOBBY ADHITYA RIZALDI

19. Ketua : MQ ISWARA

20. Ketua : IQBAL WIBISONO

21. Ketua : MUHAMMAD SARMUJI

22. Ketua : BAMBANG HERI

23. Ketua : MUHIDIN M SAID

24. Ketua : I GDE SUMARJAYA LINGGIH

25. Ketua : HAMZAH SANGADJI

26. Ketua : KLEMEN TINAL

27. Ketua : TAHAN SAMUEL LUMBAN TORUAN

28. Ketua : ANDOGO WIRADI

29. Ketua : DAVE AKBARSYAH FIKARNO

30. Ketua : ZULFIKAR ARSE SADIKIN

31. Ketua : ANDI RIO PANDJALANGI

32. Ketua : NUSRON WAHID

33. Ketua : ALEXANDER ERY WIBOWO

34. Ketua : DEDI MULYADI

35. Ketua : ROBERT J KARDINAL

36. Ketua : LAMHOT SINAGA

37. Ketua : MUKHAMAD MISBAKHUN

38. Ketua : ERWIN AKSA

39. Ketua : VENO TETELEPTA

40. Ketua : GATOT SOEDARYONO

41. Ketua : KUSUMA JUDILEKSONO

42. Ketua : RAVINDRA A

43. Ketua : M SABIL RACHMAN

44. Ketua : AGUSTIAN B PRASETYA

45. Ketua : ILHAM PERMANA

46. Ketua : IDRIS LAENA

47. Ketua : BUDI SETYAWAN

48. Ketua : PANGGAH SUSANTO

49. Ketua : FIRMAN SUBAGYO

50. Ketua : KHOLIS MALIK

51. Ketua : YAHYA ZAINI

52. Ketua : MUKHTARUDIN

53. Sekretaris Jenderal : LODEWIJK F PAULUS

54. Wakil Sekretaris Jenderal : MUSTAFA M RADJA

55. Wakil Sekretaris Jenderal : TARDJO RAGIL

56. Wakil Sekretaris Jenderal : DWI PRIYO ATMOJO

57. Wakil Sekretaris Jenderal : TUMPAL SAHALA P SIANIPAR

58. Wakil Sekretaris Jenderal : RIYONO ASNAN

59. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL BENNY HARAHAP

60. Wakil Sekretaris Jenderal : DONI AKBAR

61. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDIKA HAZRUMY

62. Wakil Sekretaris Jenderal : DICO M GANINDUTO

63. Wakil Sekretaris Jenderal : MISBAH SHOIM HARIS

64. Wakil Sekretaris Jenderal : M PAHLEVI PANGERANG

65. Wakil Sekretaris Jenderal : ADRIAN JOPIE PARUNTU

66. Wakil Sekretaris Jenderal : HERMAN HAYONG

67. Wakil Sekretaris Jenderal : EDI LANGKARA

68. Wakil Sekretaris Jenderal : BERNARD SAGRIM

69. Wakil Sekretaris Jenderal : AGUNG WIDYANTORO

70. Wakil Sekretaris Jenderal : CHANDRI PUSPITASARI

71. Wakil Sekretaris Jenderal : CHRISTINA ARIYANI

72. Wakil Sekretaris Jenderal : SAHAT SIMANJUNTAK

73. Wakil Sekretaris Jenderal : HASRUL RAHMAN

74. Wakil Sekretaris Jenderal : SAMSUL HIDAYAT

75. Wakil Sekretaris Jenderal : DEREK LOUPATTY

76. Wakil Sekretaris Jenderal : JAN PIETER PANGARIBUAN

77. Wakil Sekretaris Jenderal : AMIN NGABALIN

78. Wakil Sekretaris Jenderal : SHOLAHUL AM NOTOBUWONO

79. Wakil Sekretaris Jenderal : SEBASTIAN SALANG

80. Wakil Sekretaris Jenderal : ANDI BUDI SULISTYO

81. Wakil Sekretaris Jenderal : FAHD EL FOUZ ARAFIQ

82. Wakil Sekretaris Jenderal : SEKARWATI

83. Wakil Sekretaris Jenderal : LINDSEY AFSARI PUTRI

84. Wakil Sekretaris Jenderal : RUSLI AZIZ

85. Wakil Sekretaris Jenderal : M ALEXANDRA PAHLEVI

86. Wakil Sekretaris Jenderal : EVA WIBISONO

87. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTRI ZIZY PUPUT NOVEL

88. Wakil Sekretaris Jenderal : PUTERI ANETTA KOMARUDIN

89. Bendahara Umum : DITO GANINDUTO

90. Wakil Bendahara Umum : AGOES SILABAN

91. Wakil Bendahara Umum : SHINTA WIJAYA KAMDANI

92. Wakil Bendahara Umum : SARI YULIATI

93. Wakil Bendahara Umum : SALIM FAKHRY

94. Wakil Bendahara Umum : J DWI HARTANTO

95. Wakil Bendahara Umum : HERU DEWANTO

96. Wakil Bendahara Umum : BADRUTTAMAM

97. Wakil Bendahara Umum : SYAFAAT PERDANA

98. Wakil Bendahara Umum : KARAN SUKARNO W

99. Wakil Bendahara Umum : HARIARA TAMBUNAN

100. Wakil Bendahara Umum : RAYMOND SYAUTA

101. Wakil Bendahara Umum : HERNA D KUSUMASTUTI

102. Wakil Bendahara Umum : MEDINA WIRANATAKUSUMAH

103. Wakil Bendahara Umum : ADANTY KURNIA

104. Wakil Bendahara Umum : DADAN PAHLAWAN

105. Wakil Bendahara Umum : FIRALDI AKBAR

106. Wakil Bendahara Umum : DIAH RORO ESTY

107. Wakil Bendahara Umum : ELVIS JUNAIDI

Ketua Dewan Pembina: Aburizal Bakrie

Wakil Ketua: Zaenudin Amali

Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung

Ketua Dewan PENASEHAT: Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan

Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono

Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/16/07005241/formasi-dpp-golkar-ala-airlangga-unsur-milenial-11-waketum-hingga-tanpa-jk

Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke