Salin Artikel

Dewan Pengawas Akan Evaluasi Pimpinan dan Pegawai KPK Setiap 3 Bulan

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris menyatakan, rencananya Dewan Pengawas KPK menggelar evaluasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK

"Kita sudah atau sedang menyusun SOP mengenai itu, akan ada semacam evaluasi 3 bulanan atas kinerja KPK, baik pimpinan maupun pegawai," kata Syamsuddin di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020).

Syamsuddin mengatakan, asesmen terhadap pimpinan dan pegawai KPK juga akan dilakukan dalam siklus evaluasi tiga bulanan tersebut.

"Tentu akan ada semacam sanksi mulai sifatnya ringan, sedang, dan berat ya tentu saja, yang berat ya sanksinya bisa pemberhentian," ujar Syamsuddin.

Kendati demikian, Syamsuddin enggan mengungkap indikator apa yang akan digunakan dalam proses asesmen itu karena prosedurnya pun masih disusun.

Di samping itu, Dewan Pengawas KPK membuka opsi untuk memperbarui kode etik pimpinan dan pegawai KPK yang sudah berlaku saat ini.

"Sementara ini masih kode etik yang lama, itu untuk pegawai dan pimpinan, sedangkan kita nanti mempelajari kebutuhan kode etik yang baru itu siapa saja, apakah kita-kita (Dewan Pengawas) juga ada kode etiknya, saya kira harus ada," kata anggota Dewan Pengawas KPK lainnya, Harjono.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewan Pengawas KPK bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Pengawas KPK bertugas melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala satu kali dalam satu tahun.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/18233821/dewan-pengawas-akan-evaluasi-pimpinan-dan-pegawai-kpk-setiap-3-bulan

Terkini Lainnya

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari Ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke