Salin Artikel

Konflik Iran Vs Amerika dan Upaya Indonesia Cegah Timbulnya Perang

JAKARTA, KOMPAS.com - Memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran mendapat respons serius dari pemerintah Indonesia. Pemerintah menginginkan kedua negara menahan diri agar tak timbul perang.

Iran, melalui Garda Revolusi, menyatakan mereka telah menghujani markas pasukan AS dan sekutunya di Irak dengan puluhan rudal.

Operasi itu merupakan pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh AS pada Jumat pekan lalu (3/1/2020).

Pemerintah Indonesia berharap situasi tak memanas lebih dari itu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perang antara AS dengan Iran akan memicu krisis ekonomi besar-besaran.

"Andai kata terjadi peperangan, nah ini jadi sesuatu yang sangat merugikan bagi dunia. Ekonomi rusak, politik juga. Blok-blok akan terbangun. Itu sangat berbahaya sekali," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2019).

Ia menambahkan, tak ada pihak yang bakal diuntungkan dengan pecahnya perang antara AS dan Iran.

Karenanya, Ma'ruf mengatkan Indonesia melalui kebijakan politik luar negerinya mengupayakan agar Amerika Serikat (AS) dan Iran tak berperang.

Ia pun mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memanggi Duta Besar AS dan Iran untuk Indonesia agar negara mereka menahan diri.

"Karena itu menurut saya jadi harus seoptimal mungkin kita Indonesia bersama negara-negara termasuk OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Timteng dan negara-negara yang cinta damai, kita berusaha melalui PBB untuk menahan tidak terjadi perang," lanjut dia.

Hal senada disampaikan Retno. Ia menyatakan pecahnya perang antara AS dan Iran akan berdampak pada semua negara termasuk Indonesia.

Oleh karena itu, Menlu Retno menyebut, Indonesia sangat menaruh perhatian atau concern pada masalah ini.

"Kita tahu kalau terjadi eskalasi, maka dampaknya tidak akan dapat terlokalisir. Dampaknya bisa dirasakan oleh kawasan maupun dunia, termasuk ekonomi dunia yang tanpa eskalasi sudah cukup tertekan saat ini," kata Retno di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Retno sudah mengundang duta besar Iran dan Amerika Serikat yang ada di Indonesia dan meminta kedua negara untuk menahan diri.

"Concern ini sudah kita sampaikan ke pihak AS dan Iran dengan satu harapan, semua pihak yang terkait bisa menahan diri sehingga tidak terjadi eskalasi yang lebih buruk," ujar dia.

Retno menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus memantau situasi yang terjadi di Timur Tengah.

Ia akan meminta keterangan langsung dari perwakilan Indonesia yang ada di Tehran, Baghdad dan New York.

"Kita akan mendengrkan dulu perkembangan terakhirnya apa. Kalau bicara concern, kita sangat concern terhadap perkembangan situasi saat ini," ujar dia.

WNI di Iran dan Irak diminta Waspada

Retno pun mengimbau warga negara Indonesia di Iran, Irak, dan sekitarnya terus waspada menyusul konflik yang terus memanas antara Iran dan Amerika Serikat.

"Intinya meminta semua WNI yang berada di kawasan tersebut untuk selalu waspada. Ikuti terus informasi yang disampaikan pemerintah setempat terutama yang berkaitan dengan situasi keamanannya," kata Retno di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Menlu mengingatkan, WNI yang membutuhkan bantuan untuk segera menghubungi KBRI/KJRI di wilayahnya.

Ia memastikan perwakilan Indonesia di negara-negara Timur Tengah siap untuk membantu. Retno memperkirakan, ada lebih dari satu juta WNI yang berada di kawasan Timur Tengah.

"Tidak hanya di Tehran dan Baghdad tapi wilayah lainnya juga in case WNI kita membutuhkan bantuan. Kalau berbicara kawasan, jumlah WNI kita ada lebih dari satu juta," kata dia.

Berikut nomor hotline yang dapat dihubungi:

1. KBRI Baghdad: +964 780 6610 920/+9647500365228

2. KBRI Tehran: +989120542167

3. KBRI Kuwait City:+965-9720 6060

4. KBRI Manama:+973-3879 1650

5. KBRI Doha:+974-33322875

6. KBRI Abu Dhabi:+971-566-156259

7. KBRI Amman: +962 7 7915 0407

8. KBRI Damascus: +963 954 444 810

9. KBRI Beirut: +961 5 924 676

10. KBRI Muscat: +968 9600 0210

11. KBRI Riyadh: +966 56 917 3990

12. KJRI Dubai: +971-56-3322611/+971-56-4170333

13. KJRI Jeddah: +966-50360 9667

Kemenlu juga telah mengaktifkan kembali crisis centre dengan nomor +62 812-9007-0027.

https://nasional.kompas.com/read/2020/01/09/08533741/konflik-iran-vs-amerika-dan-upaya-indonesia-cegah-timbulnya-perang

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke