Pemerintah akan Siapkan Infrastruktur untuk Nelayan di Natuna

Dengan adanya infrastruktur penunjang, Wapres berharap perairan Natuna dipenuhi nelayan Indonesia sehingga kapal-kapal China tidak lagi mencuri ikan di sana.

"Karena tidak mungkin kita tangkap ikan tanpa fasilitas penunjangnya. Itu jadi satu yang sedang dipikirkan, sebenarnya sebelum ini juga sudah ada. Itu istilahnya program penanganan ikan tangkap di daerah-daerah laut dalam dan laut jauh," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ia menyadari butuh armada yang memadai bagi para nelayan untuk melaut di perairan Natuna.

Selain itu, mereka juga masih butuh dikawal oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam waktu dekat lantaran dikhawatirkan masih ada kapal-kapal China yang dikawal coast guard mereka di sana.

Ma'ruf mengatakan, saat ini Bakamla dan TNI melakukan patroli intensif di perairan Natuna agar ke depannya nelayan Indonesia bisa melaut dengan aman di sana.

"Sekarang kita sudah lakukan pengawalan baik di laut maupun udara. Bukan karena kita memprovokasi tapi kita menganggap itu penting, karena itu wilayah kita," lanjut dia.

Diketahui, situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui duta besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.