Sekjen PDI-P Bantah Kasus Jiwasraya Terkait Pilpres 2019

Ia membantah isu krisis tersebut berkaitan dengan gelaran Pilpres 2019 seperti yang disampaikan politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi.

"Terkait dengan pilpres atau pileg, sejak awal PDI-P mempunyai komitmen untuk mengedepankan demokrasi dengan cara-cara yang berkeadaban dengan tidak menggunakan alat kekuasaan negara," kata Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).

Hasto menegaskan, PDI-P menentang tindak kejahatan keuangan, terlebih jika berkaitan dengan uang negara.

Hasto menyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Jiwasraya itu harus mendapatkan hukuman.

Dia meminta hukum berlaku adil, meski ditemukan kemungkinan ada pihak yang berlindung di balik kekuasaan.

"Kami memberikan dukungan hukum harus ditegakkan, dan siapa pun yang kemungkinan menggunakan kekuasaan, berlindung di balik kekuasaan, hukum tidak boleh tumpul," ujarnya.

Sebab, menurut Hasto, kasus Jiwasraya ini berkaitan dengan kepercyaan publik. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Ini Jiwasraya, asuransi, terkait dengan rakyat memberikan kepercayaan kepada Jiwasraya. Sehingga pelaku, termasuk mereka yang ke luar negeri, harus dilakukan segala upaya dengan koordinasi seluruh lembaga penegak hukum termasuk interpol untuk menangkap mereka. Kejahatan keuangan dengan menggunakan uang negara tidak bisa dibiarkan di Republik ini," kata Hasto.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, yaitu sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Didi mengatakan, bukan saatnya untuk saling menyalahkan atas persoalan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya.

"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Menurut Didi, masalah Jiwasraya memang bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Ia mengklaim, saat era pemerintahan Presiden SBY masalah ini sempat meredam. Akan tetapi, menurut dia, kemudian muncul kembali yang puncaknya justru jelang Pemilu 2019.

"Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah Jiwasraya tahun 2018, dan tahun 2019 sehingga sebagian orang menduga ini ada apa kok menjelang Pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan 32 triliun (rupiah)," ujarnya.

Didi mengatakan, pihaknya dan pemerintahan SBY tidak takut untuk membuka lebar-lebar masalah ini ke publik.

Oleh karena itu, ia mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk Jiwasraya, supaya persoalan ini cepat dituntaskan.

"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDI-P juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata anggota Komisi XI DPR itu.