Salin Artikel

Politisi Gerindra Kritik Kepemimpinan Anies, Disebut Tak Fokus dan Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Gerindra Kamarussamad mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama dua tahun terakhir.

Kamarussamad menyebut, Anies banyak membuat kebijakan dan program, tetapi fokusnya tidak jelas.

"Saya lihat justru kepemimpinan Gubernur Anies ini penuh dengan fokus yang tidak jelas," katanya dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2019).

Kamarussamad mencontohkan, salah satu langkah maju Anies adalah menggelontorkan banyak insentif untuk guru-guru mengaji.

Namun pada saat bersamaan, ada seorang nenek warga Koja, Jakarta Utara, yang menggendong almarhum cucunya ke rumah sakit karena tidak tersedia ambulans.

Peristiwa yang terjadi pertengahan September 2019 itu mencerminkan minimnya fasilitas dasar kesehatan untuk masyarakat Jakarta.

"Di aspek pendidikan dia maju, tapi di aspek pelayanan kesehatan dia terabaikan, ada sesuatu yang missed di situ," ujar Kamarussamad.

Selain itu, peristiwa kesalahan penyusunan anggaran berupa pembelian lem Aibon yang berujung pada pemberhentian sejumlah pelaksana harian (PLH) di pemda DKI, juga dinilai sebagai kesalahan Anies.

Sebab, menurut Kamarussamad, gubernurlah yang mendapat kuasa penggunaan anggaran. Sedangkan para PLH merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan kebijakan sesuai arahan gubernur.

"Hal ini menunjukkan leadership Pak Anies dalam kebijakan pemerintahan masih sangat diragukan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kamarussamad menilai bahwa Anies mencoba menempatkan posisi gubernur untuk kepentingan politik.

Misalnya, memanfaatkan momen-momen perayaan keagamaan untuk menggalang perhatian kelompok tertentu.

Padahal, hal yang lebih urgen dari persoalan di Jakarta adalah kebutuhan akan lapangan pekerjaan.

Sebaliknya, Kamarussamad memberikan nilai yang baik untuk kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Ia menyebut bahwa Jokowi banyak melakukan perubahan, khususnya terkait kebijakan ekonomi. Mulai dari pembangunan gedung di kampung terpencil dan perbatasan, hingga pembangunan tol.

"Menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain dengan jalan tol, kemudian membangun bendungan, kemudian mendorong adanya irigasi-irigasi khususnya di sektor pertanian," kata dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/31/14494391/politisi-gerindra-kritik-kepemimpinan-anies-disebut-tak-fokus-dan-tidak

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke