Refly Harun: Persoalan Bukan di Anggota Dewas KPK, tetapi Lembaganya

Dewan Pengawas memang diisi oleh orang-orang yang relatif kredibel, tetapi, kelembagaan Dewan Pengawas itu sendiri dinilai bermasalah.

"Permasalahannya bukan di orang sekarang, tapi di kelembagaan Dewan Pengawas itu sendiri. Karena kelembagaan Dewan Pengawas itu, sementara ini kan diisi oleh orang yang lumayan, kalau diisi orang yang nggak lumayan kan susah karena kelembagaan Dewan Pengawas itu kelembagaan yang uncheck dan unbalance," kata Refly saat dihubungi, Selasa (24/12/2019).

Refly mengatakan, kewenangan Dewan Pengawas begitu besar. Pertama, Dewan Pengawas berwenang untuk mengawasi.

Kedua, Dewan Pengawas punya kewenangan perizinan terkait jalannya perkara. Dewan Pengawas juga bisa menyengketakan pelanggaran kode etik, mulai dari pegawai hingga pimpinan KPK.

Namun, dengan kewenangan sebesar itu, Dewan Pengawas tak bisa dicek dan diimbangi.

"Dewas ini tidak diatur oleh kode etik apa-apa, tidak ada misalnya batasan-batasan dia harus ngapain dan lain sebagainya," ujar Refly.

Menurut Refly, selain membentuk kode etik untuk Pimpinan dan karyawan KPK, Dewan Pengawas harus membentuk kode etik mereka sendiri.

Misalnya, menjaga independensi Dewan Pengawas dan menghindarkan dari conflict of interest.

Selain itu, ke depan, Dewan Pengawas diharapkan bisa menjadi katalisator dan pendorong, supaya Pimpinan KPK bisa bekerja lebih baik.

"Terlepas dari itu, kita ini kan tidak boleh putus asa, kita harus berharap dari yang ada," kata Refly.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023.

Mereka yakni mantan Pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, mantan Hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono, dan peneliti LIPI Syamsuddin Haris.

Dewan pengawas merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil revisi, yakni UU 19 Tahun 2019.

Untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.