KALEIDOSKOP 2019: UN Dihapus, Wacana Sandiaga yang Dikritik TKN Jokowi tapi Dieksekusi Nadiem

Pengumuman itu disampaikan Nadiem Makarim di depan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia.

Perubahan mekanisme ini menjadi salah satu poin dalam empat kebijakan yang disebut "Merdeka Belajar".

Setelah pengumuman itu, Nadiem memastikan mekanisme perubahan UN tidak akan direalisasikan pada tahun depan.

Realisasi perubahan ini akan diberlakukan pada 2021.

Pengumuman digantinya mekanisme ujian akhir ini sekaligus memastikan tarik-ulur realisasi penghapusan UN yang sudah diwacanakan jauh sebelumnya.

Kompas.com mencatat, wacana penghapusan UN sudah mengemuka sejak periode kedua era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Wacana ini terus berlanjut hingga periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, pada akhir masa pemerintahan Jokowi, penghapusan UN sempat dijadikan program kampanye pihak oposisi dalam Pemilu 2019.

Berikut ini catatan proses realisasi penghapusan UN yang dirangkum Kompas.com sejak awal tahun.

Tidak dihapus, sistem baru tersebut rencananya akan diberi nama Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) dan dinggap lebih efektif dan tepat dalam mengukur kemampuan siswa.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, UN sudah kehilangan fungsi setelah tidak lagi dijadikan alat ukur penentu kelulusan siswa.

Dengan demikian, manfaat dari penyelenggaran UN tidak berdampak signifikan bagi siswa maupun sekolah.

Menurut dia, AKSI didesain seperti Program for Internasional Student Assesment (PISA) yang menjadi acuan bagi dunia mengukur tingkat pendidikan di sebuah negara.

Kendati demikian, pergantian UN dengan AKSI belum pasti kapan akan mulai diterapkan.

"Pelaksanaan UN menghabiskan dana sangat besar dan disayangkan apabila tidak diimbangi dengan manfaatnya. Hadirnya aksi sesuai dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional," ujar Hamid, Senin (11/3/2019) dilansir dari laman resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Hamid menuturkan, mata pelajaran yang masuk dalam AKSI adalah mata pelajaran umum yang digunakan dalam standar PISA, yakni bahasa, matematika, dan IPA.

Ia menjelaskan, AKSI dapat mengukur kelemahan siswa sejak masuk sekolah di setiap jenjang.

"AKSI sebenarnya disiapkan ketika ada rencana pembubaran UN. Walaupun fungsinya berbeda, AKSI lebih berdampak. UN bertujuan untuk diagnosis kelemahan siswa," kata dia.

Ia optimis AKSI dapat memperbaiki mutu siswa dan sekolah. Pasalnya, pihak sekolah juga diberi kesempatan mengoreksi kualitas guru.

"AKSI belum ditetapkan atau masih dijadikan pilihan sebagai pengganti UN," ujarnya.

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuturkan bahwa dirinya akan menghentikan sistem ujian nasional jika dirinya dan calon presiden Prabowo Subianto terpilih pada Pilpres 2019.

Hal itu ia ungkapkan saat memaparkan visi misi pada debat ketiga pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

"Kita juga pastikan bahwa sistem Ujian Nasional dihentikan, diganti dengan penelusuran minat dan bakat," kata Sandiaga.

Sandiaga juga menyoroti pembenahan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian pendidikan akan fokus pada pembangunan karakter.

Selain itu, lanjut Sandiaga, pihaknya akan menerapkan konsep sekolah link and match.

Artinya, penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja tersambung dengan sistem pendidikan.

"Kami juga memiliki konsep sekolah link and match di mana kita hadirkan penyedia lapangan kerja dan pencipta lapangan kerja terambung dengan sistem pendidikan," kata Sandiaga.

Selain itu, lanjut Sandiaga, sistem UN yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Meski demikian, Sandiaga tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar pemborosan anggaran dengan adanya penerapan sistem ujian nasional.

Ia hanya mengungkapkan, besarnya pemborosan dapat dihitung dan besarannya cukup signifikan.

"Kita bisa hitung dan cukup signifikan," kata dia.

"Dalam banyak perjalanan ini menjadi beban para pelajar, menjadi beban juga orangtua, bahkan menjadi momok," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Menurut dia, pada akhirnya sistem UN tidak menimbulkan kreativitas bagi pelajar.

Muzani kemudian ditanya apakah wacana ini merupakan strategi untuk menggaet pemilih muda.

Namun, dia tidak menjawabnya. Dia hanya mengatakan bahwa wacana ini merupakan upaya mengarahkan sistem pendidikan yang sinergi dengan dunia usaha.

Alih-alih menggelar Ujian Nasional, pemerintah harus meyalurkan anak didik ke bidang tertentu yang sesuai dengan minat mereka.

"Lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang berbasis kepada ketenagakerjaan kita sehingga keterampilan pelajar bisa difokuskan pada satu bidang tertentu," kata Muzani.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPN, Hidayat Nur Wahid menilai bahwa gagasan menghapus sistem ujian nasional yang diutarakan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menjawab keluhan masyarakat.

Menurut Hidayat, banyak masyarakat mengeluhkan sistem ujian nasional yang dianggap tidak merealisasikan tujuan pendidikan itu sendiri.

"Itu satu usulan yang saya kira menjawab apa yang menjadi keluhan masyarakat. Karena banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan ujian nasional yang tidak merealisasikan daripada tujuan pendidikan itu sendiri," ujar Hidayat saat ditemui seusai debat ketiga pilpres, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Di sisi lain, Hidayat berpandangan sistem ujian nasional cenderung menimbulkan konflik antar-guru yang mata pelajarannya tidak diujikan di tingkat nasional.

Seringkali, siswa menjadi tidak begitu memperhatikan pelajaran-pelajaran yang tidak diujikan secara nasional.

Hidayat beranggapan gagasan Sandiaga soal sistem pendidikan yang berbasis penelusuran minat dan bakat lebih bermanfaat bagi peserta didik.

Ia meyakini konsep tersebut dapat menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

JKmenolak, TKN mengkritik

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penghapusan UN membahayakan kualitas pendidikan Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi usulan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal penghapusan UN dalam debat ketiga Pilpres 2019.

"Jadi kalau mau dihapuskan justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional. Ada Ujian Nasional saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Kalla menambahkan UN penting untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lewat UN, pemerintah bisa memetakan daerah mana saja yang belum mencapai standar sektor pendidikannya.

Saat ditanya usulan Sandiaga yang menghendaki UN diganti dengan penelusuran minat dan bakat, Kalla menilai hal itu tidak realistis.

"Wah itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun, 5 juta, bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?" ujar Kalla lagi.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengkritik usul calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang hendak menghapuskan Ujian Nasional.

Ia menilai usulan tersebut hanya untuk mencari perhatian publik dan bukan solusi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Muhaimin juga menilai usulan tersebut sepintas menarik namun bukan merupakan substansi untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Selain itu, kata Cak Imin, penghapusan UN justru akan membuat siswa malas belajar.

"Tentu itu isu yang orang lagi pusing mikirin UN jadi tertarik. Itu saja tujuannya. Jadi bikin malas belajar itu," kata Cak Imin, sapaannya, melalui keterangan tertulis, Senin (18/3/2019).

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menduga, program cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang akan menghapus UN hanya demi kepentingan elektoral.

Menurut dia, program ini diusung Sandiaga lantaran paslon nomor urut 02 ingin meraih dukungan dari pemilih milenial yang berada di usia sekolah.

Ace mengatakan, wacana penghapusan UN sudah muncul sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Jika isu ini kembali dimunculkan dengan argumen UN merupakan pemborosan anggaran, Ace mengatakan, hal itu sangat naif.

Sebab, UN merupakan standar untuk mengukur kompetensi kelulusan siswa secara nasional.

Di awal masa kerjanya, Nadiem lalu memunculkan wacana penghapusan Ujian Nasional.

Hal ini terjadi saat Nadiem mengadakan rapat mengkaji wacana penghapusan UN pada Selasa (26/11/2019).

Selanjutnya, Nadiem Makarim secara resmi menyampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan UN akan diubah.

Pengumuman itu disampaikan Nadiem di depan para kepala dinas pendidikan dan kepala penjamin mutu pendidikan dari seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Nadiem menegaskan bahwa UN dengan sistem lama, yakni mengerjakan ujian dengan tolok ukur sejumlah mata pelajaran masih akan dilakukan pada 2020.

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujarnya.

Untuk selanjutnya yakni mulai 2021, UN akan diganti dengan metode asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.

Nadiem mengungkapkan ada dua alasan yang mendasari UN dengan sistem lama dihapuskan.

"Pertama, berdasarkan survei dan diskusi dengan berbagai macam orangtua, siswa, guru dan kepala sekolah juga, materi UN itu terlalu padat sehingga cenderung fokusnya adalah mengajarkan materi dan menghafal materi saja. Bukan menguji kompetensi," kata dia.

Kedua, saat ini UN sudah menjadi beban stres bagi banyak sekali siswa, orangtua dan guru.

Sistem UN saat ini hanya menilai satu aspek saja yakni kognitif.

"Padahal maksud UN (yang sebenarnya) adalah untuk penilaian sistem pendidikan. Yakni sekolahnya, maupun geografi, maupun sistem pendidikannya secara nasional," tutur Nadiem.

Dia mejelaskan apa yang dimaksud asesmen kompetensi minimum. Menurut dia, penilaian ini merujuk kepada dua hal, yakni literasi dan numerasi.

"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya bapak dan ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu. Itu yang penting," tegas Nadiem.

Kemudian, numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka.

Sehingga, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum nantinya bukan berdasarkan mata pelajaran lagi.

Kemudian terkait survei karakter, akan diadakan untuk menanyakan beberapa penerapan nilai seperti toleransi, gotong royong, pemahaman Pancasila dan sebagainya.

Survei karakter ini bertujuan mengetahui kondisi ekosistem sekolah di luar aspek kognitif.