Walhi Sebut Cara Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Seperti Orang Hendak Berlibur

Kepala Departemen Advokasi WaIhi Zenzi Suhadi menyebut, keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan tak ubahnya dengan orang yang sedang ingin berlibur.

"Kalau begini cara mengambil keputusannya, seolah presiden sedang mau liburan. Sudah suntuk dengan Jakarta nyari tempat baru yang hijau yang fresh, diputuskan pindah," kata Zenzi dalam diskusi di Kantor YLBHI, Selasa (17/12/2019).

Zenzi menegaskan, pemindahan ibu kota membutuhkan kajian yang matang karena jadi momentum membuat peradaban baru sebuah bangsa.

Sedangkan, menurut Zenzi, pemerintah belum melakukan kajian matang terkait pemindahan ibu kota.

Ia berpendapat, pemindahan ibu kota hanya akan menghabiskan uang yang seharusnya dapat dialolasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

"Sekarang, kita periksa, apalah memindahkan Istana ini adalah situasi yang penting dan mendesak untuk dilakukan? Ada masih sangat banyak PR negara ini, di provinsi-provinsi lain yang harus diselesaikan dengan uang yang ada," kata Zenzi.

Kritik senada disampaikan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Merah Johansyah. Ia menyebut wacana pemindahan ibu kota tidak melibatkan masyarakat, khususnya warga Kalimantan Timur yang akan paling terdampak.

"Tidak ada konsultasi publik di situ. Yang terjadi adalah presiden putuskan duluan, setelah itu baru dikaji. Terbalik, mestinya dikaji dulu, baru diumumkan. Jadi ini kejahatan terhadap partisipasi publik," kata Merah.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.