Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, saksi itu mengadu lantaran dilaporkan ke polisi oleh tersangka kasus Meikarta, Bartholomeus Toto.

"Dalam penyidikan ini, KPK juga menerima permohonan perlindungan dari salah seorang saksi yang merasa terancam karena saksi dilaporkan ke kepolisian oleh tersangka BTO," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (12/12/2019).

Permohonan itu, kata Febri, masih dikaji dahulu sebelum diputuskan akan diterima atau tidak. Namun, Febri mengingatkan bahwa seorang saksi tidak dapat dilaporkan ke polisi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Febri menambahkan, UU Pembersntasan Tindak Pidana Korupsi juga mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi mesti didahulukan.

"Kami yakin, Polri memahami hal tersebut larena upaya untuk melaporkan saksi-saksi kita tahu sudah beberapa kali terjadi. Dengan koordinasi yang baik maka prioritas utama adalah penuntasan kasus korupsinya," ujar Febri.

Menurut Febri, bila laporan polisi tersebut dilanjutkan maka saksi dapat merasa terintimidasi sehingga pengugkapan kasus korupsi tidak dapat berjalan lancar.

"Jangan sampai, saksi takut dan merasa terancam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apalagi dalam membongkar sebuah kejahatan yang melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan," kata Febri.

Kendati demikian, Febri enggan membongkar identitas saksi tersebut. Menurut dia, merahasiakan identitas saksi merupakan bagian dari perlindungan terhadap saksi.

Dalam kasus Meikarta ini, Bartholomeus ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuap Bupati Bekasi ketika itu, Neneng Hassanah Yasin, untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Menurut pihak KPK, Toto menyetujui setidaknya 5 kali pemberian kepada Neneng, baik dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan rupiah dengan nilai total Rp 10,5 miliar.

Ketika itu, PT Lippo Cikarang membutuhkan sejumlah izin untuk membangun kawasan Meikarta.

Salah satu izin yang harus dilengkapi yakni izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT).

Demi memuluskan perizinan itu, menurut pihak KPK, Toto bersama sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang bertemu dengan Neneng dalam rangka pendekatan.

Neneng menyanggupi dan meminta pihak PT Lippo Cikarang berkomunikasi dengan orang dekatnya.

Toto pun menyanggupi ketika diminta sejumlah uang untuk memuluskan pengurusan izin.

Sebulan berselang, Neneng menandatangani IPPT dengan luas kurang lebih 846.356 meter persegi untuk pembangunan komersial kepada PT Lippo Cikarang.

Setelah izin keluar, pegawai PT Lippo Cikarang, atas persetujuan Bartholomeus, menerima uang sebesar Rp 10,5 miliar dari PT Lippo Cikarang di helipad PT Lippo Cikarang.

Uang itulah yang akhirnya diserahkan kepada Neneng.