Salin Artikel

BNPB Sebut Masyarakat Butuh Pemulihan Pasca-Bencana Selain Infrastruktur

Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam Seminar Nasional BNPB bertajuk "Reformasi Kebijakan dan Strategi Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana pada Era Revolusi Industri 4.0" di Hotel Millenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019).

"Pemulihan bukan hanya masalah infrastruktur, membangun rumahnya saja, tapi termasuk penghidupan. Permukiman dan livelihood, mata pencaharian di bidang sosial ekonomi," ujar Harmensyah.

Dia mengatakan, selama ini yang kerap kali ada di pikiran setiap orang untuk membantu korban bencana lebih menekankan kepada infrastruktur, seperti membangun rumah-rumahnya yang rusak.

Padahal, kata dia, ekonomi masyarakat yang terkena bencana juga turut hancur-lebur selain infrastruktur mereka.

"Jadi sekarang bagaimana kita mulai memikirkan dengan mengintegrasikan lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, budaya dan lintas sektor bagi pemulihan pasca-bencana," kata dia.

Oleh karena itu, dia pun berharap agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota dapat menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di bidang sosial ekonomi secara cepat, inovatif, unggul, dan terukur.

Jemput bola pun, kata dia, menjadi cara efeketif yang dapat dilakukan BNPB atau BPBD untuk memetakan kebutuhan sosial ekonomi dan tumbuh kembang e-commerce berbasis IT, utamanya pada kelompok usaha hasil pendampingan ekonomi.

"Jadi bukan hanya membangun rumah, tapi kita melihat bagaimana tumbuh dengan cepat ekonomi produktif masyarakat, persoalan sosial masyarakat itu menjadi pertimbangan bagi kita," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/15464861/bnpb-sebut-masyarakat-butuh-pemulihan-pasca-bencana-selain-infrastruktur

Terkini Lainnya

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke