Salin Artikel

Saat Jokowi Pilih ke SMK ketimbang KPK...

Jokowi justru memilih memperingati Hari Antikorupsi dengan menyambangi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Pantauan Kompas.com, Presiden tiba di lokasi pukul 08.47 WIB. Jokowi didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang andalannya, kehadiran Jokowi langsung disambut antusias oleh para siswa SMK yang hadir.

Terpingkal lihat akting menteri

Di SMK ini, Presiden menyaksikan pentas drama bertajuk "Prestasi Tanpa Korupsi".

Tiga menteri Jokowi ikut beradu akting di atas panggung. Ketiganya yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Nadiem dan Wishnutama berperan sebagai siswa SMA, sedangkan Erick sebagai tukang bakso. Ada juga komedian Sogi Indra Dhuaja dan Bedu yang ikut meramaikan pentas.

Para pemeran berdialog untuk memberi pesan bahwa korupsi sekecil apa pun tidak dibenarkan.

Misalnya, saat Bedu mengaku bisa masuk universitas favorit karena orang tuanya adalah pejabat.

"Lu enggak tau bapak gue siapa? Bapak gue pejabat. Pak, Bedu mau kuliah nih, kasih kampus paling favorit di Indonesia. Pake koneksi bapak gue, selesai," kata Bedu.

Wishnutama lalu mengingatkan Bedu bahwa hal itu adalah praktik nepotisme dan tidak dapat dibenarkan.

Begitu juga Erick yang berperan sebagai tukang bakso ikut-ikutan mengingatkan Bedu.

Dengan nada satir, Erick mengungkit soal penyelundupan Harley yang berujung pemecatan Dirut Garuda baru-baru ini.

"Jangan mentang-mentang anak bos malah manfaatin fasilitas, relasi. Namanya nepotisme. Nanti kalau lu udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lu," kata Erick.

Dialog itu membuat Presiden Jokowi dan para siswa tertawa lepas.

Utus Ma'ruf Amin

Setelah acara selesai, Presiden Jokowi mengungkapkan alasannya lebih memilih datang ke SMK 57 ketimbang acara Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK.

Presiden Jokowi mengatakan, ia tak menghadiri acara di KPK karena ingin memberi kesempatan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Ini kan Pak Ma'ruf belum pernah ke sana , ya bagi-bagilah," kata Jokowi kepada wartawan di SMK 57.

Selama lima tahun terakhir, ia selalu menghadiri acara Hari Antikorupsi yang digelar KPK. Oleh karena itu, kali ini ia memberi kesempatan kepada wapres Ma'ruf Amin yang baru saja menjabat.

"Masak setiap tahun saya terus, ini Pak Ma'ruf belum pernah ke sana, silakan Pak Ma'ruf, saya di tempat lain," kata dia.

Dikritik

Langkah Jokowi yang memilih datang ke SMK ketimbang KPK menuai kritik.

Ia memandang sudah tidak ada chemistry dan komunikasi yang baik antara Jokowi dan KPK pascapolemik pengesahan undang-undang (UU) KPK beberapa waktu lalu.

"Ketika ini diwakilkan dan Presiden memilih acara di tempat lain meski acaranya berkaitan dengan perayaan Hari Antikorupsi, saya kira ini adalah model yang sekarang ini semakin sering kita lihat sebagai sikap Presiden," kata dia.

"Terutama yang memanfaatkan gimmick-gimmick, sesuatu yang sudah tak perlu lagi digunakan karena ini sudah periode kedua kepemimpinan," sambung dia.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menilai, Presiden Jokowi tidak siap bertemu dengan pimpinan KPK.

Menurut Zaenur, Jokowi sengaja tak menghadiri acara tersebut untuk menghindari pertemuan dengan pimpinan KPK.

"Ini jadi suatu tanda bahwa buang badan dengan tidak menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, justru mengutus Wapres untuk hadir," ujar dia.

Zaenur mengatakan, revisi UU KPK yang mendapat restu Jokowi jelas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemunduran. Sebab, KPK tak lagi punya kewenangan penuh dalam melakukan penindakan.

"Karena kewenangannya dibatasi lewat dewan pengawas, yang dewas itu untuk pertama dipilih presiden, artinya orang-orang presiden. Jadi bisa dikatakan KPK itu bukan lagi lembaga yang independen, tetapi berada di bawah kontrol presiden," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengaku tak mempersoalkan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Meski sebelumnya sempat menyatakan harapan agar Presiden bisa hadir, Saut dapat memaklumi padatnya jadwal Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Mungkin sibuk ya, tapi nanti masih ada lain waktu untuk bertemu. Tadi kan kalau datang ingin dipeluk," kata Saut saat ditemui di sela-sela acara. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/08054441/saat-jokowi-pilih-ke-smk-ketimbang-kpk

Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke