Salin Artikel

Ketum Projo Ungkap Sempat Minta Jabatan Wamenhan ke Jokowi

Namun, Jokowi tak mengabulkan permintaan itu dan justru menunjuk Budi Arie sebagai wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

Hal itu disampaikan Budi Arie saat membuka Kongres 2 Projo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/12/2019). Acara tersebut turut dihadiri dan dibuka oleh Presiden Jokowi.

"Saya baru ditugaskan sebagai Wamendes, walaupun saya sudah mengatakan kepada Presiden, saya maunya Wamenhan," kata Arie.

"Tapi Pak Jokowi enggak kasih ke saya, takutnya saya jatuh hati sama...," ujar dia.

Budi Arie tak melanjutkan kalimatnya. Sebab, anggota Projo yang hadir sudah terlanjur tertawa riuh mendengar pengakuan Budi Arie itu.

Meski tak mendapat posisi sesuai permintaannya, namun Budi Arie berkomitmen untuk tetap bekerja keras sebagai menteri desa.

Ia bersama Projo memastkan akan terus mendukung visi Indonesia Maju yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

"Persoalannya untuk maju perlu keberanian, betul? Mana ada mau maju ragu-ragu, mana ada mau maju takut, kalau mau maju harus berani," kata dia, kepada seluruh anggota Projo yang memenuhi ruang acara.

Presiden Jokowi sendiri akhirnya mempercayakan pos Wamenhan kepada Sakti Wahyu Trenggono, bendahara umum tim kampanye Jokowi-Ma'ruf pada pilpres 2019 lalu.

Wahyu betugas membantu Menhan Prabowo Subianto, yang merupakan rival Jokowi di Pilpres.

Adapun penunjukan Prabowo sebagai Menhan sebelumnya memang sempat membuat Projo kecewa.

Organisasi relawan yang sudah mendukung Jokowi sejak pilpres 2014 lalu ini bahkan sempat mengancam akan membubarkan diri. Namun, setelah Budi Arie mendapat jatah wakil menteri, pembubaran itu pun batal dilakukan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/07/18210181/ketum-projo-ungkap-sempat-minta-jabatan-wamenhan-ke-jokowi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke