KPK Lemah, Praktik Suap Jelang Pilkada 2020 Diprediksi Meningkat

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz mengatakan, KPK sudah tidak bisa lagi menindak transaksi suap tersebut karena terkekang UU KPK hasil revisi.

"Cost politic-nya masih tinggi, kebutuhan dana politiknya masih tinggi, tapi tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang kuat sehingga ruang transaksinya terbuka lebih lebar dan lebih bebas," kata Donal kepada Kompas.com di Kampus UI Salemba, Jumat (6/12/2019).

Donal menuturkan, masa-masa pencalonan kepala daerah merupakan periode yang krusial karena rawan dengan transaksi suap.

Transaksi suap itu, kata Donal, berkaitan dengan jual-beli pencalonan, perebutan tiket pencalonan, hingga penerimaan suap oleh petahana untuk modal politik mereka.

"Itulah yang membuat perputaran uang menjelang pilkada itu menjadi lebih tinggi, sebab ada supply and demand maka kerawanannya menjadi sangat besar, naik berlipat ganda," kata Donal.

Ia juga mengatakan, hal itu sudah terbukti ketika KPK menetapkan 30 kepala daerah sebagai tersangka kasus pada 2017 lalu, atau setahun sebelum gelaran Pilkada 2018 serentak.

Sementara itu, sejak berlakunya UU KPK hasil revisi pada 17 Oktober 2019 lalu hingga hari ini, KPK belum menetapkan seorang tersangka baru dan melakukan operasi tangkap tangan.