Salin Artikel

Jokowi: Labuan Bajo Destinasi Wisata Premium, Jangan Dicampur dengan Menengah ke Bawah

Ia pun meminta pengelolaan wisata Labuan Bajo tidak bercampur dengan destinasi wisata untuk kalangan menengah ke bawah.

"Labuan Bajo ini super premium. Ini hati-hati. Saya sudah ingatkan hati-hati. Jangan sampai campur aduk super premium dengan yang menengah bawah," ujar Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Bahkan, Jokowi meminta Menteri Pariwisata Wishnutama Kusubandio memberlakukan sistem kuota bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Labuan Bajo.

Ia mengharapkan destinasi wisata di Labuan Bajo disiapkan betul agar siap dipromosikan sehingga mampu menarik devisa dari banyaknya wisatawan yang berkunjung.

"Kalau perlu ada kuotanya. Berapa orang yang boleh masuk Labuan Bajo dalam satu tahun. Saya sudah memberikan arahan seperti itu kepada Menteri Pariwisata Pak Wishnutama," lanjut Presiden.

Sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat sempat menyebutkan bahwa Labuan Bajo dirancang untuk menjadi destinasi wisata kelas premium.

Artinya, wisatawan atau turis asing yang berkantong tebal saja yang disarankan mengunjungi Labuan Bajo. Sementara yang berkantong tipis tidak dianjurkan datang dan berkunjung ke NTT.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan NTT, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan, ungkapan Gubernur NTT itu sebetulnya untuk menarik wisatawan asing datang ke NTT, terutama yang berkantong tebal sehingga mampu menggerakkan ekonomi sekitar.

"Pak Gubernur memang statement-nya selalu menohok. Mungkin itu salah satu jawaban dia bahwa banyak lho potensi wisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, pemerintah sangat memikirkan bagaimana sarana prasarana diperbaiki terlebih dahulu," kata Lydia Kurniawati Christyana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (15/11/2019).

Terkait rancangan menjadi kelas premium, Kepala Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina Sukarsono membenarkan hal itu.

Dia mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak 2017 pemerintah memang menggenjot pembangunan destinasi wisata tersebut.

Berbagai pembangunan sarana dan prasarana, seperti dermaga, bandara internasional, dan perbaikan jalan, hingga tahun 2019 pun mulai terlihat hasilnya.

"NTT memang disasar untuk market. Potensi wisatanya luar biasa sehingga memang yang bisa datang ke lokasi-lokasi tadi adalah market premium. Dan kita perlu lihat (pernyataan) Gubernur itu maksudnya untuk menambah wisatawan yang datang," ujar dia dalam kesempatan yang sama.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/11181551/jokowi-labuan-bajo-destinasi-wisata-premium-jangan-dicampur-dengan-menengah

Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke