Salin Artikel

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Hal ini terkait informasi mengenai istri pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan yang disebut pernah membesuk salah satu narapidana teroris di Medan.

"Inilah yang perlu kita koordinasikan dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Kan sebenernya ada peraturan siapa yang datang (menjenguk narapidana teroris) harus diketahui," ujar Irfan usai mengisi diskusi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).

Dalam konteks kunjungan istri pelaku bom di Medan pada narapidana teroris lapas, BNPT tidak bisa mengetahui apa yang dibicarakan keduanya

"Kita tidak (tidak bisa) melihat dan mendengarkan secara A sampai Z apa sih yang diomongkan? (antara pembesuk dengan narapidana)," tutur Irfan.

Dia melanjutkan, dalam aturan mengunjungi narapidana, ditegaskan pihak mana saja yang boleh datang membesuk.

Akan tetapi, menurut dia, yang diperbolehkan membesuk sebaiknya adalah keluarga terdekat

"Ditegaskan bahwa yang berhak mengunjungi ke dalam lapas adalah keluarga dekat. Itu seperti di negara lain, yang diperbolehkan (berkunjung) seperti orangtua, anak, istri, " ujar Irfan.

Sebelumnya, polisi menyebutkan bahwa pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, yakni RMN, memiliki seorang istri bernama D.

D disebut sering berkomunikasi dengan seorang narapidana perkara terorisme yang mendekam di Lapas Kelas II Medan berinisial I.

"Si istri sering mendatangi, berkunjung ke Lapas," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Markas Korps Brimob Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2019) lalu.

Saat ini, D telah diamankan oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri beberapa saat usai sang suami melakukan bom bunuh diri, tepatnya pada Rabu malam.

Selain bertemu langsung, D dan I rupanya juga berkomunikasi lewat akun media sosial Facebook.

"Sampai terakhir diamankan tadi malam, masih ada komunikasi (antara D dengan I) di medsos," ujar Dedi.

Dari hasil pemeriksaan, D dan narapidana terorisme itu sedang menyusun rencana melakukan aksi teror di Bali, beberapa waktu ke depan.

Kini, polisi pun sedang menyelidiki lebih lanjut asal jaringan D dan I.

Berdasarkan pengalaman pemberantasan terorisme selama ini, lanjut Dedi, bentuk komunikasi serupa D dan I ini bukanlah gerakan lone wolf, melainkan gerakan yang terorganisasi kelompok teror.

"Ini masih didalami dulu, siapa pemimpin daripada kelompok ini. Apakah ada penyandang dananya, apakah ada yang memiliki keahlian untuk merakit bom?" kata Dedi.

Terlebih lagi, bom bunuh diri yang digunakan RMN terbilang memiliki rangkaian yang cukup sulit. Hal ini membuat dugaan bahwa terdapat jaringan teroris lama di balik bom bunuh diri itu.

Fakta mengejutkan lainnya dari penangkapan D, ia diketahui lebih dulu terpapar radikalisme dibandingkan sang suami.

"D diduga yang terpapar lebih dahulu dibandingkan pelaku (RMN)," kata Dedi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/17/11462391/pasca-bom-medan-bnpt-minta-ada-koordinasi-soal-aturan-kunjungan-napi

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke