Salin Artikel

Jokowi Beri Waktu Nadiem 100 Hari Rancang Sistem Aplikasi Pendidikan

"Mas menteri mengatakan 'Beri waktu saya Pak 100 hari untuk menyiapkan dan merancang itu'. Dari apa yang disampaikan Mas Menteri ke saya, saya meyakini beliau bisa melakukan itu," kata Jokowi saat bernincang bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Jokowi mengatakan, untuk menciptakan sebuah aplikasi sistem pendidikan tidak mudah dan butuh waktu lama. Apalagi, Indonesia sebagai sebuah negara besar memiliki kesenjangan kualitas pendidikan di tiap wilayahnya.

Selain itu, dalam hal manajemen juga tidak mudah mengelola 3,5 juta guru, 300 ribu sekolah, dan 50 juta pelajar Indonesia. Yang harus dipikirkan adalah membuat sebuah standardisasi yang bisa diikuti semua sekolah.

Oleh karena itu lah Jokowi memercayakan pos Mendikbud ke Nadiem Makarim yang merupakan pendiri Go-jek, perusahaan rintisan berasis teknologi yang kini sudah menyandang status decacorn.

"Kita sudah berpuluh-puluh tahun. Kalau kita mengandalkan sebuah sistem yang manual enggak mungkin menjangkau manajemen sebesar itu. Sehingga diperlukan sebuah keberanian, terobosan-terobosan yang tidak biasa kita lakukan," katanya.

Jokowi mengakui banyak yang kaget dengan keputusannya memilih Nadiem. Pasalnya, Nadiem bukan sosok berlatar pendidikan maupun guru besar.

Namun menurut Jokowi, dibutuhkan sosok yang bisa menanggapi perubahan zaman, tidak melakukan rutinitas, dan monoton. Paling tidak, kata dia, hasil kerja Nadiem Makarim bisa dilihat dalam 2,5 tahun mendatang.

"Jangan minta cepat kalau yang ini. Kita perlu persiapan sebuah aplikasi sistem sehingga menjangkau anak didik kita, menjangkau sekolah-sekolah, menjangkau guru," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/01/20361461/jokowi-beri-waktu-nadiem-100-hari-rancang-sistem-aplikasi-pendidikan

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke