Djarot: Soal Lem Aibon, Kalau Tak Disengaja, Bodoh Banget...

Djarot menyangsikan apabila disebutkan ada kesalahan pengetikan dalam memasukan mata anggaran ke dalam APBD.

Menurut dia, mata anggaran yang menjadi polemik, yakni Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aica Aibon, tidak mungkin tidak disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya itu ada faktor kesengajaan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Djarot mengatakan, seandainya ia masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, sejak awal anggaran disusun, ia akan memastikan bahwa anggaran seperti lem Aibon itu tidak akan lolos.

Salah satu caranya adalah, Djarot mengundang stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Dengan demikian, pihaknya dapat meniminalisasi masuknya mata anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukannya hanya disisir. Disisir itu kan gede-gede ya. Yang penting itu, zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Diberitakan, Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengklarifikasi polemik ini.

Anies mengatakan kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.