Salin Artikel

Politisi Golkar Meutya Hafid Jadi Ketua Komisi I DPR

Meutya didampingi empat wakil yaitu Utut Adianto dari PDI-P, Bambang Pristiono dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS.

"Apakah usulan nama-nama tersebut bisa disetujui?," ujar Puan.

"Setuju," ujar para anggota Komisi I.

Usai ditetapkan, Meutya mengucapkan rasa syukur dan akan segera menentukan agenda komisi I ke depannya.

Meutya mengatakan, pihaknya juga akan mengundang para mitra kerja dari kementerian terkait untuk mengetahui rencana yang akan dilakukan kementerian tersebut.

"Termasuk tentu Kementerian pertahanan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari kemenhan kali ini seperti apa saja. Kemkominfo saya rasa juga, karena menterinya baru, apakah ada terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh menterinya," kata Meutya.

"Kemenlu menterinya sama, tapi semua rencananya, terutama yang paling strategis akan kita panggil," sambungnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, Komisi I juga siap bekerja sama dengan Menteri Pertahanan yang baru Prabowo Subianto. Ia mengatakan, pihaknya tidak akan membeda-bedakan mitra kerja.

"Komisi 1 tentu akan bekerja sama dengan baik, dengan semua mitra termasuk Pak Prabowo, mantan capres, namun saat ini menjadi menhan. Jadi, tentu kita tidak melihat lagi background beliau apa, tapi kita akan saling menghormati sebagai mitra komisi 1," pungkasnya.

Sebelumnya, DPR telah telah menetapkan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Komisi I dalam rapat paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Komisi I terdiri dari 51 anggota dari 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangangan (PDI-P) memperoleh jatah kursi paling banyak dengan 11 anggota.

Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang paling sedikit memiliki jumlah kursi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/29/17521031/politisi-golkar-meutya-hafid-jadi-ketua-komisi-i-dpr

Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke