Soal Penggantian Caleg Terpilih, KPU Sebut Hanya Ikuti Usulan Partai

KPU adalah pihak yang berhak mengeluarkan surat keputusan (SK) perubahan atas penetapan caleg terpilih.

Tetapi, kewenangan pengusulan penggantian caleg terpilih sepenuhnya ada di tangan partai politik.

"Kami ini kan ketika ada pengusulan dari partai bahwa sudah ada calegnya yang tidak memenuhi syarat lagi ya tentu kami harus merespons," kata Evi dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019)

Evi mengatakan, mekanisme pergantian caleg terpilih sudah diatur dalam Pasal 426 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal tersebut, diatur empat kondisi yang memungkinkan dilakukan penggantian calon terpilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pertama, jika caleg meninggal dunia. Kedua, jika caleg terpilih mengundurkan diri. Kemudian, jika caleg tidak memenuhi syarat, dan atau jika caleg terbukti melakukan tindak pidana sehingga caleg diberhentikan partai.

"Kalau pergantian calon terpilih itu kita ikut saja mekanisme yang sudah ada didalam Peraturan KPU maupun undang-undang," ujar Evi.

Alur pergantian caleg sendiri, kata Evi, setelah partai politik mengusulkan pergantian, KPU melakukan klarifikasi atas alasan partai mengusulkan pergantian.

"Bukan semena-mena saja kita melakukan tindakan, tetapi kami melakukan klarifikasi dengan partai politik, dan itu kita lakukan, klarifikasi itu juga terkait dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kita," kata Evi.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritisi fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik sebelum pelantikan.

Berangkat dari kasus penggantian caleg terpilih oleh PDI-Perjuangan dan Gerindra akhir Agustus lalu, Perludem menilai, ada yang keliru dengan mekanisme penggantian ini.

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengatakan, seharusnya, caleg yang dinyatakan terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak di Pemilu. Partai politik, kata Titi, tidak berwenang mengganti dan menentukan siapa saja caleg yang melenggang ke DPR dan DPRD.

"Kalau berdasarkan ketentuan yang ada, baik menurut undang-undang maupun putusan MK dan juga Peraturan KPU, penentuan calon terpilih sepenuhnya berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh caleg," kata Titi dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

"Namun dalam praktiknya partai politik mengambil langkah untuk memberhentikan caleg dengan suara terbanyak agar caleg yang dikehendaki bisa menduduki kursi DPR ataupun DPRD," sambungnya.