Salin Artikel

PDI-P: Presiden Bukan Penjual Es Krim, Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

"Presiden punya hak prerogatif. Tapi dalam penyusunan (kabinet), ya kita lihat tidak bisa memuasakan seluruh pihak," ujar Hasto saat ditemui di GOR Bulungan dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).

"Pemimpin itu, menurut Steve Jobs, bukan penjual es krim yang bisa membuat semuanya jadi senang. Pemimpin itu memegang tanggung jawab bangsa. Jadi tidak bisa menyenangkan semua pihak," lanjut dia.

Hasto menekankan, Presiden Jokowi pun sudah meminta maaf karena tidak dapat memuaskan seluruh pihak dalam hal pembentukan Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Hasto, permintaan maaf Presiden Jokowi merupakan bentuk kerendahan hati yang juga patut diapresiasi.

"Pak Jokowi telah menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa sehingga meminta maaf. Presiden menunjukkan kualitas pemimpin yang rendah hati," ucap Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta maaf apabila ada pendukungnya yang tidak terakomodasi untuk masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Jokowi ketika membuka Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

"Mungkin sebagian yang hadir ada yang kecewa. Mohon maaf tak bisa mengakomodasi semuanya," kata Jokowi.

Turut hadir di dalam acara itu, kader Pemuda Pancasila yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO).

OSO diketahui membawa Partai Hanura mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Namun, Jokowi belum memberikan jatah kursi kepada kader Hanura, baik sebagai menteri, pejabat setingkat menteri atau wakil menteri.

Jokowi mengaku, tidak dapat mengakomodasi semua pendukungnya masuk kabinet karena kursi menteri yang juga terbatas.

"Karena ruangnya hanya 34 (kementerian)," kata Jokowi. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/28/18413081/pdi-p-presiden-bukan-penjual-es-krim-tak-bisa-puaskan-semua-pihak

Terkini Lainnya

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke