12 Wakil Menteri, Dugaan Bagi-bagi Kekuasaan dan Kuatnya Pengaruh Oligarki

Dari jumlah itu, tujuh orang adalah politisi serta pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Artinya, hanya lima orang yang merupakan profesional murni di bidangnya.

Wakil menteri yang berasal dari parpol yakni Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (PPP), Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (PDI-P), Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga (Golkar), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra (PSI), serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo (Perindo).

Ada juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi (Ketua Relawan Projo) serta Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono (Bendahara Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019).

Sementara para wakil menteri yang dianggap profesional murni yakni Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum), Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryoatmojo (Dirut Bank Mandiri).

Kemudian, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar (Dubes RI untuk Amerika Serikat), Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong (pejabat Badan Restorasi Gambut), serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu).

Penambahan wamen

Wakil menteri Jokowi yang jumlahnya mencapai 12 orang berbeda jauh ketimbang periode Jokowi-Jusuf Kalla lalu.

Saat itu, hanya ada tiga wakil menteri, yakni Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, serta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Semuanya profesional, bukan anggota parpol atau pun pendukung Jokowi pada pilpres.

Lalu, apa alasan Jokowi kini menambah wakil menteri sampai empat kali lipat dari sebelumnya?

"Karena kan Presiden ingin cepat kerjanya. Jadi harus dibantu oleh banyak orang," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Hal serupa juga disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut Moeldoko, wamen dalam jumlah cukup besar memang dibutuhkan untuk mempercepat langkah tiap kementerian dalam mencapai target yang sudah ditetapkan.

"Kenapa kok banyak, namanya saja sudah Kabinet Indonesia Maju. Kalau orang mau maju, high speed kan, jadi perintah Presiden harus kerja keras, kerja cepat, maka memang perlu ada backup dengan kapasitas yang ada ini," kata dia.

Kendati demikian, Moeldoko sebelumnya sempat mengakui bahwa jabatan wakil menteri ini untuk mewadahi kelompok yang belum terwadahi di pilpres.

"Menjaga keseimbangan, ini kan ada (kelompok) sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," kata dia.

Bagi-bagi kekuasaan

Penunjukan 12 wakil menteri ini dikritik oleh parpol di internal koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengkritik penunjukan 12 wakil yang akan membantu kinerja Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, penambahan jabatan wakil menteri sekadar menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan untuk pendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

"Sebelum ada wamen, saya melihat Pak Jokowi ini agak serius. Sesudah ada wamen, saya melihat ini kayak bagi-bagi kekuasaan saja," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Desmond menyoroti penunjukan sosok wakil menteri yang tidak sesuai kapasitas.

Salah satunya, Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk sebagai wakil menteri pertahanan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Seharusnya, menurut Desmond, Presiden Jokowi memilih orang yang memiliki latar belakang militer dan pertahanan.

Sementara Wahyu Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 dan lama berkecimpung di dunia industri informasi telekomunikasi.

"Kalau orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya saya pikir kasihan Pak Prabowo ya," kata Desmond.

Oligarki

Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, komposisi Kabinet Indonesia Maju wujud kuatnya pengaruh oligarki politik dan ekonomi.

"Ini bentuk dominasi oligarki politik dan oligarki ekonomi kita. Mengapa? Karena pemilu kita berbiaya mahal. Untuk menjadi presiden kalkulasi saya butuh biaya triliunan. Kalau yang dilaporkan kan paling hampir satu triliun ya. Tapi kan banyak orang nyumbang," kata Ubedilah.

Para penyumbang itu juga berasal dari kelompok pengusaha. Mereka tidak memberikan bantuan berupa uang, tapi berupa logistik untuk mendukung kampanye.

Sumbangan-sumbangan itu juga dinilainya tidak bisa dikontrol. Sehingga, nilai biaya kampanye pun semakin tinggi.

"Dapat dari mana uang untuk kontestasi itu? Di situlah oligarki ekonomi masuk dan bersatu dengan oligarki politik, kekuatan politik partai di mana ada dinasti politik, ada patriarki politik dan lain-lain," ujar Ubedilah.