Gerindra Masuk Kabinet, Jokowi Dinilai Terapkan Politik Akomodatif

"Politik akomodatif sangat kentara pada pergantian kabinet kali ini. Meski saat kampanye Jokowi menegaskan tidak akan bagi-bagi kursi kekuasaan, konsolidasi, dan akomodasi, itu sudah terlihat sejak Jokowi pertama kali menyusun Kabinet Kerja," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (22/10/2019).

Di satu sisi, lanjutnya, politik akomodatif menunjukkan Jokowi seakan tersandera berbagai kepentingan politik. Sebab, makin banyaknya partai politik di luar koalisi pengusung bergabung dengan pemerintah maka kian kompleks juga kepentinganya.

"Namun, di sisi lain juga bisa dilihat sebagai cara Jokowi memperkuat daya tawarnya ke parpol pendukung dan bagian dari upaya memperluas dukungan," tuturnya kemudian.

Guna memastikan koalisi pemerintah yang kian gemuk ini tetap efektif, seperti diungkapkan Adi, dibutuhkan keberanian Jokowi dalam tiga hal.

Pertama, mempertahankan janji bahwa anggota kabinet dari parpol tetap hanya 45 persen. Kedua, anggota kabinet yang dipilih benar-benar punya kompetensi.

"Ketiga, sejak awal mesti ada target tahunan yang jelas dan terbuka untuk setiap kementerian/lembaga," jelas Adi.

Diberitakan, Senin (21/10), Jokowi memanggil sejumlah kandidat calon menteri ke Istana Kepresidenan. Hingga pukul 16.30 sudah ada 11 orang yang menyambangi Istana.

Terakhir yang datang yakni Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Saat keluar dari istana, Prabowo menyatakan, dirinya dan Edhy diminta memperkuat kabinet. Ia mengaku dirinya diminta membantu Jokowi di bidang pertahanan. Sementara posisi untuk Edhy akan disampaikan Presiden Jokowi Rabu mendatang.

Seperti diketahui, Partai Gerindra merupakan rival partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf saat pilpres lalu.