Salin Artikel

TII: Kapolri dan Jaksa Agung Periode Kedua Jokowi Harus Bebas dari Politik

"Presiden menempatkan orang yang tepat di pucuk pimpinan Polri dan Kejaksaan Agung. Bebaskan dua lembaga penegak hukum ini dari pengaruh politik dari manapun," kata Dadang ketika dihubungi Kompas.com, Senin (21/10/2019).

Kedua jabatan itu, lanjut Dadang, harus memenuhi kriteria kompeten di bidangnya, punya integritas tinggi dan memiliki visi misi pencegahan korupsi di internal lembaganya sendiri.

"Pengalaman periode pertama di mana ada dua anggota kabinetnya yang terjerat kasus korupsi tidak boleh terulang kembali," tutur Dadang.

Sebagai informasi, eks Menteri Sosial Idrus Marham divonis tiga tahun penjara karena menerima hadiah dalam proyek PLTU Riau-1, meski Idrus tidak dalam kapasitas menteri ketika jadi tersangka.

Kemudian, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

Dadang menekankan kriteria baik dan bersih saja tidak cukup untuk menjadi pembantu Presiden. Tapi juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pencegahan korupsi di lembaganya sendiri.

"Pada periode kedua ini, orang baik dan bersih saja tidak cukup memimpin kementerian atau lembaga pemerintah/negara lainnya, tetapi juga komitmen dan kemampuan mencegah dan memberantas korupsi di organisasinya. Kinerja para anggota kabinetnya harus diukur dari situ," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi pada Senin kemarin, memanggil sejumlah orang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Mereka yang dipanggil disebut-sebut akan mengisi formasi Kabinet Kerja Jilid 2 periode 2019-2024.

Beberapa tokoh yang dipanggil, yakni mantan Ketua MK Mahfud MD, bos Gojek Nadiem Makarim, pengusaha Erick Thohir, bos Net TV Wishnutama dan Komisaris Utama PT Adhi Karya Fadjroel Rachman.

Tampak hadir pula Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beserta wakilnya Edhy Prabowo. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/22/07151861/tii-kapolri-dan-jaksa-agung-periode-kedua-jokowi-harus-bebas-dari-politik

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke