Kasus Penusukan Wiranto, Demokrat Minta Fungsi Intelijen Dipertajam

"Pemerintah harus meningkatkan ketajaman fungsi intelijen dalam mengantisipasi pergerakan teroris atau pihak-pihak yang terpapar radikalisme yang ingin mengacaukan keamanan nasional, terutama menjelang pelantikan presiden tanggal 20 Oktober nanti," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2019).

Mulyadi menilai, penusukan terhadap Wiranto dapat memberikan persepsi rasa tidak aman kepada masyarakat.

Sebab, begitu beraninya pelaku di tempat terbuka dan banyak orang menyerang pejabat setingkat menteri koordinator. 

"Seharusnya penyerangan terhadap Wiranto bisa lebih diwaspadai oleh pengawal, karena Kapolri pernah menyampaikan bahwa Wiranto adalah salah satu target pembunuhan," ucap dia.

Mantan anggota komisi hukum DPR ini menilai, aparat hukum harus dapat menggali informasi sedalam-dalamnya dari pelaku penyerang Wiranto yang ditenggarai bagian dari jaringan JAD Bekasi.

Ia menilai, sebenarnya pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap jaringan teroris.

Bahkan, dalam rangka meluruskan paham yang salah tersebut, BNPT telah melakukan program deradikalisasi dengan berbagai metode, sehingga sudah banyak juga yang sadar.

"Namun, meningkatnya suhu politik akhir-akhir ini, di antaranya ditandai dengan terjadinya demo-demo diberbagai daerah, bisa saja dimanfaatkan oleh jaringan teroris untuk memancing di air keruh, dengan tujuan agar situasi politik keamanan menjadi tidak stabil," kata dia.

Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat ini juga menyampaikan, informasi informal yang begitu mudah dan cepatnya diperoleh masyarakat melalui media sosialmerupakan tantangan terberat pemerintah kedepan.

Sebab, informasi yang salah bisa menimbulkan rasa kebencian yang mendalam.

"Serta dapat memprovokasi pihak-pihak tertentu yang punya pengetahuan terbatas dan berpendidikan rendah untuk melakukan tindakan-tindakam ekstrim dan irasional,' ujar dia.