Parpol dan Ormas Didorong Sodorkan Kader Terbaik sebagai Calon Menteri

Adi menganggap parpol maupun ormas harus menyeleksi dan memilih kader terbaiknya yang memenuhi kriteria Presiden Joko Widodo.

"Partai-partai maupun ormas bukan semata-mata mengirim orang dalam konteks politik representasi, melainkan harus memilih kader terbaiknya yang bisa memenuhi standar integritas dan kompetensi yang dibutuhkan presiden," ujar Adi ketika dihubungi, Kamis (10/10/2019).

Adi memprediksi Jokowi akan memaksimalkan kombinasi politisi dan profesional nonpartai dalam postur kabinetnya lima tahun ke depan.

Kabinet periode kedua Jokowi, lanjutnya, seharusnya diisi oleh jajaran menteri yang berintegritas, punya basis kompetensi yang memadai dalam bekerja dan kepemimpinan.

Untuk itu, parpol maupun ormas yang mendukung Jokowi perlu mencari sosok calon menteri yang dibutuhkan presiden.

"Jadi jangan hanya yang penting ada keterwakilan parpol maupun ormas di kabinet. Perlu juga ditekankan periode kedua Jokowi dapat menjadi momentum utama bagi kabinet Jokowi bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menyenangkan kelompok kecil elite saja," imbuh Adi.

Diberitakan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta Presiden Joko Widodo mendahulukan partai pengusung dalam menyusun kabinet periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi wacana Gerindra yang menyiapkan nama calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Dalam hal yang ideal tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet sehingga skala prioritas Pak Jokowi mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," ujar Hasto, Selasa (8/10).

Ia meyakini, Jokowi memahami skala prioritas itu dan akan menerapkannya dalam menyusun kabinet di periode kedua.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menyampaikan, partainya meminta tiga posisi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf mendatang.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani pun mengakui adanya pembicaraan antara utusan Partai Gerindra dan Presiden Jokowi terkait tawaran posisi menteri dalam pemerintahan periode 2019-2024.

"Pembicaraan itu memang ada. Kita tidak bisa mungkiri bahwa ada pembicaraan, ada pemikiran di sekitar Istana untuk itu," ujar Senin (7/10).