Salin Artikel

Berawal dari Usul Relawan, Waktu Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Dimundurkan

Acara pelantikan di Gedung MPR yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB, Minggu (20/10/2019) pagi, diundur menjadi pukul 16.00 WIB.

Perubahan waktu pelantikan ini berawal dari pernyataan yang disampaikan relawan Pro Jokowi (Projo). Awalnya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Jokowi lah yang meminta waktu pelantikan diubah.

Dia menjelaskan bahwa Presiden sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Hal itu disampaikan Ari usai ia bersama kelompok relawan di Istana Merdeka pada Jumat (27/9/2019).

Namun Komisi Pemilihan Umum menegaskan hari pelantikan Jokowi-Ma'ruf tetap pada 20 Oktober. Jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

"Tetap 20 Oktober 2019," kata Komisioner KPU Hasyim Ashari kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Hasyim menjelaskan, masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

Klarifikasi

Setelah wacana majunya waktu pelantikan Presiden Jokowi ramai dibahas hingga ditolak oleh KPU, pihak Istana dan Projo pun menyampaikan klarifikasi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mebegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah meminta agar pelantikan presiden periode 2019-2024 dimajukan sehari menjadi 19 Oktober.

"Tentunya presiden memahami tentang ketatanegaraan. (Yang) menyampaikan kan bukan dari Istana. Sehingga (permintaan) itu tidak ada," ujar Pramono.

Budi Arie juga meluruskan pernyataannya. Ia mengatakan, usul untuk mempercepat pelantikan dari 20 Oktober menjadi 19 Oktober itu justru datang dari Projo. Usul itu disampaikan saat Projo dan sejumlah pimpinan organisasi relawan bertemu Jokowi di Istana.

"Kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi soal pelantikan 19 Oktober 2019. Beliau senyum- senyum saja. Kita semua memahami bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang taat aturan dan konstitusi. Kami berharap dan yakin KPU cukup bijak dalam hal ini," kata Budi Arie.

Budi mengusulkan pelantikan jadi hari Sabtu 19 Oktober karena meyakini pada tanggal itu akan lebih banyak masyarakat yang datang mengawal pelantikan Jokowi-Ma'ruf di gedung MPR.

"Tanggal 19 Oktober 2019 jatuh pada hari Sabtu. Keluarga Indonesia sedang santai. Kami yakin jutaan rakyat akan mengawal Pelantikan Presiden," ujar Budi.

Berbeda dengan hari Minggu 20 Oktober, dimana sebagian masyarakat ingin menjalankan ibadah dan berolahraga di Car Free Day. Budi memastikan tidak ada alasan politis apapun dengan usulan ini, hanya pertimbangan kepraktisan masyarakat saja.

Budi juga berpendapat pelantikan pada 19 Oktober 2019 tak akan menimbulkan kekosongan kekuasaan.

"Jika jadwalnya mundur baru masalah. Ada masalah vacum of power dan pasti menimbulkan masalah ketatanegaraan, " ujar Budi.

Pukul 16.00 WIB

Meski usul untuk memajukan hari pelantikan tak dimungkinkan, namun akhirnya MPR memutuskan mengubah jam pelantikan.

Acara pelantikan yang semula dijadwalkan pukul 10.00 WIB diundur menjadi pukul 16.00 WIB. Ketua MPR Bambang Soesatyo mengakui salah satu alasan pengunduran jam pelantikan ini untuk memberi kesempatan bagi para pendukung Jokowi yang ingin beribadah di Minggu pagi

"Kita ingin agar memberi kesempatan saudara-saudara kita beribadah pagi hari," kata Bambang di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Selain itu, Bambang juga menyebut pelantikan dimundurkan ke sore hari agar tidak mengganggu aktivitas warga yang ingin berolahraga di area bebas kendaraan atau car free day.

"Karena akan ada penutupan jalan karena ada tamu-tamu kepala negara sahabat yang hadir. Kalau pagi maka akan ganggu rakyat kita yang olahraga. Makanya kami memutuskan dan mengusulkan kalau diterima diundur jam 4 sore," kata dia.

Dua alasan yang dikemukakan Bambang terkait perubahan waktu pelantikan itu serupa dengan alasan yang disampaikan relawan Projo. Relawan Projo pun menyambut baik keputusan MPR.

"Usulan pelantikan menjadi sore jam 16.00 WIB tanggal 20 Oktober sangat bagus. Karena para warga yang ingin berolah raga di saat CFD bisa melaksanakan aktifitasnya. Sementara yang ingin beribadah dapat menjalaninya di pagi hari. Saya pikir bagus usulan itu. Kami dukung," ujar Budi Arie Setiadi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/09/07470281/berawal-dari-usul-relawan-waktu-pelantikan-jokowi-maruf-dimundurkan

Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke