Salin Artikel

Mencermati Peta Pimpinan Parlemen 2019-2024...

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji akan dilakukan terhadap 575 anggota DPR terpilih dari sembilan partai politik, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih serta terhadap anggota MPR (gabungan DPR dan DPD) di hadapan ketua Mahkamah Agung.

Pelantikan akan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Perhatian publik kini tertuju kepada sosok-sosok anggota legislatif terpilih yang bakal menjadi pimpinan parlemen, baik di DPR, DPD, maupun MPR RI selama lima tahun mendatang.

Sosok pimpinan parlemen ini akan turut menentukan wajah parlemen ke depan.

Sesuai Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), untuk kursi pimpinan DPR RI ditentukan sebanyak lima kursi dan diberikan kepada lima partai dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2019.

Sesuai hasil perolehan suara Pemilu 2019, lima partai dengan suara terbanyak berturut-turut yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB.

PDI Perjuangan selaku partai peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi Ketua DPR RI, sedangkan empat partai sisanya akan menempati kursi wakil ketua DPR RI.

Sementara itu, kursi pimpinan DPD RI akan diatur sesuai tata tertib DPD, yang salah satunya memuat syarat harus memenuhi unsur dua orang dari daerah pemilihan Indonesia bagian barat dan dua orang dari Indonesia bagian timur.

Adapun kursi pimpinan MPR ditetapkan sebanyak 10 kursi terdiri dari sembilan kursi untuk perwakilan masing-masing fraksi partai politik di parlemen dan satu untuk perwakilan DPD RI.

Pimpinan DPR

PDI Perjuangan selaku partai peraih suara terbanyak akan mendapatkan kursi ketua DPR.

Nama yang paling sering digadang-gadang menjadi ketua DPR RI oleh PDI Perjuangan, yakni putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Puan sangat layak menjadi ketua DPR RI. Cucu Bung Karno itu dinilai memiliki pengalaman di legislatif maupun eksekutif.

Puan juga tercatat sebagai anggota legislatif terpilih 2019-2024 dengan perolehan suara terbesar, yakni 404.034 suara pada Pemilu 2019.

Puan beberapa kali minta didoakan acap kali ditanya soal peluangnya menempati kursi ketua DPR RI.

Sementara itu, empat partai lain juga telah menggodok sejumlah nama untuk menjadi wakil ketua DPR RI.

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengemukakan, untuk mengisi kursi wakil ketua DPR RI, pihaknya telah merumuskan dua nama potensial, yakni Azis Syamsuddin dan Adies Kadir.

Dari kedua nama itu, nama Azis Syamsuddin diprediksi kuat akan menempati kursi pimpinan DPR, sedangkan Adies Kadir akan menempati kursi pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.

Sementara itu, di internal Gerindra, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah menunjuk Sufmi Dasco sebagai wakil ketua DPR RI.

Untuk Nasdem, ketua umum mereka Surya Paloh menunjuk Rachmat Gobel untuk menempati kursi pimpinan DPR, sedangkan PKB menggadang dua nama potensial, yakni Daniel Johan dan Cucun Syamsurial.

Pimpinan DPD

Sejauh ini, penentuan pimpinan DPD RI menjadi salah satu yang turut menyita perhatian. Sebab, terdapat perdebatan terkait tata tertib DPD yang baru.

Dalam tatib DPD baru, disebutkan calon pimpinan DPD tidak pernah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik yang ditetapkan Badan Kehormatan DPD serta tidak dalam status sebagai tersangka.

Selain itu, calon pimpinan DPD juga harus menandatangan pakta integritas yang memuat tiga poin, yakni, pertama, mewujudkan penyelenggaraan lembaga negara yang berwibawa, baik, bersih dengan menaati tatib dan kode etik DPD.

Kedua, tidak melakukan politik uang, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyuapan atau gratifikasi.

Ketiga, bersedia diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan DPD sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran sesuai poin pertama dan kedua.

Dalam tatib juga disebutkan bahwa pimpinan DPD terdiri atas dua orang perwakilan Indonesia wilayah barat dan dua orang perwakilan Indonesia wilayah timur.

Pimpinan DPD ini akan dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Ada beberapa nama yang diprediksi kuat menempati kursi pimpinan DPD RI. Dua di antaranya, yakni sosok Jimly Asshidiqqie dan Nono Sampono. Keduanya mewakili unsur Indonesia bagian barat dan timur.

Pimpinan MPR

Berbeda dengan kursi pimpinan DPR, berdasarkan hasil revisi UU MD3 terbaru, kursi pimpinan MPR ditetapkan berjumlah 10 kursi, yang terdiri dari sembilan kursi bagi fraksi partai politik dan satu kursi dari unsur DPD.

Sejumlah partai politik telah mengajukan nama-nama kader terbaiknya untuk duduk di kursi pimpinan MPR.

PDI Perjuangan mengajukan nama Ahmad Basarah. Adapun Basarah sebelumnya sudah menjabat sebagai wakil ketua MPR RI.

Golkar mengajukan dua nama potensial, yakni Bambang Soesatyo dan Azis Syamsuddin.

Namun, dari kedua nama itu, Bamsoet-lah yang ditengarai akan duduk di kursi pimpinan MPR RI karena nama Azis Syamsuddin juga masuk sebagai kandidat pimpinan DPR yang diajukan Golkar.

Gerindra mengajukan nama Ahmad Muzani, PKB mengajukan nama ketua umumnya, Muhaimin Iskandar, dan Nasdem menggadang nama Lestari Moerdijat. 

Demokrat ditengarai menunjuk wakil ketua umumnya, Syarief Hasan, sedangkan PKS, PAN, dan PPP hingga saat ini masih merahasiakan kandidat pimpinan MPR yang diajukan.

Dari unsur DPD sendiri juga belum diketahui siapa yang nantinya akan diusung menempati satu kursi pimpinan MPR RI.

Adapun yang menjadi persaingan ketat saat ini adalah kursi ketua MPR RI. Semua partai tampaknya menginginkan perwakilannya dapat duduk sebagai ketua MPR RI, tak terkecuali perwakilan DPD RI.

Mekanisme penentuan ketua MPR RI ini akan diikuti lobi-lobi antarfraksi. Ketua MPR akan dipilih secara musyawarah mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/06292551/mencermati-peta-pimpinan-parlemen-2019-2024

Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke