Usai Wacanakan Perppu KPK, Jokowi Disarankan Bertemu Pimpinan DPR

"Saya kira follow up berikutnya perlu ada harmonisasi pertemuan antara lembaga tinggi negara dan ketua-ketua fraksi di DPR," kata Aria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

"Biasa, kalau terjadi satu hal yang perlu dirumuskan dalam forum pertemuan internal, rapat konsul antara Ketua DPR, pimpinan DPR dengan Presiden itu perlu dilakukan," lanjut dia.

Pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan tokoh politik diperlukan supaya tercipta pandangan yang sama antara eksekutif dengan legislatif.

"Bersama seluruh elemen bangsa yang tentunya semuanya perlu lebih diselaraskan, diharmoniskan yang membuat lebih harmonis dan lebih selaras," ujar dia.

Terkait perubahan sikap Jokowi yang semula menolak mencabut revisi UU KPK dan kini mempertimbangkan Perppu, kata Aria, hal ini lantaran proses pengambilan kebijakan bersifat cair.

Perubahan sikap Presiden itu, kata Aira, terjadi setelah melalui proses politik dan munculnya aspirasi publik.

"Semuanya tentu akan bisa cair untuk ambil sesuatu yang bijak, bagaimana proses politik pembuatan sudah berjalan dan beberapa hal yang terkait dengan masukan-masukan publik juga perlu didengar," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akhirnya melunak mengenai tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.

Presiden yang sebelumnya menolak mencabut UU KPK, kini mulai mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa Perppu. Tentu saja ini kita hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kita putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka.