Salin Artikel

KPAI Minta Dinas Pendidikan Jakarta dan Kemdikbud Lindungi Pelajar dari Aksi Massa

Diketahui, sehari setelah para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, para pelajar melakukan aksi dengan tuntutan dan di lokasi yang sama, Rabu (25/9/2019).

"KPAI sudah berkoordinasi dengan pejabat Kemdikbud RI, khususnya kepala biro hukum dan organisasi Kemdikbud agar dapat segera disikapi ke dirjen dikdasmen demi melindungi anak-anak dari potensi kerusuhan," ujar komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Retno menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Dinas diminta membuat surat edaran melalui aplikasi Whatsapp kepada seluruh kepala suku dinas pendidikan di seluruh Jakarta agar kepala sekolah melakukan komunikasi ke orangtua pelajar.

"Kepala sekolah segera melakukan komunikasi berantai melalui wali-wali kelas ke para orangtua seluruh siswa untuk mendeteksi keberadaan anak-anaknya," paparnya kemudian.

Ia menambahkan, KPAI juga menyayangkan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR. Retno menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah mendeteksi pelajar tersebut berasal dari Bekasi, Depok, dan Jakarta Utara.

"Sebagian besar diduga siswa SMK atau STM," tuturnya.

Adapun terkait aksi massa pelajar diduga terjadi setelah adanya pesan berantai berisi ajakan demo di depan Gedung DPR yang beredar di kalangan pelajar.

Pesan berantai ini menjadi alasan massa pelajar untuk berbondong-bondong mendatangi Gedung DPR.

Hal ini diketahui setelah polisi menginterogasi massa pelajar yang datang ke Gedung DPR.

"Tadi saya kumpulkan di sisi Manggala Wanabakti di arah DPR. Mereka saya tanyakan tujuannya. Ternyata mereka mendapatkan pesan berantai yang hari ini kami akan dalami dari mana pesanannya untuk mereka datang ke DPR," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di depan Gedung DPR, Rabu (25/9/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/09545741/kpai-minta-dinas-pendidikan-jakarta-dan-kemdikbud-lindungi-pelajar-dari-aksi

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke