Salin Artikel

Jokowi Selalu Tak Hadir di Sidang Umum PBB, Ini Penjelasan Istana

Hal itulah yang membuat Presiden Jokowi tidak pernah memenuhi undangan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York selama lima tahun terakhir.

"Kita pahami tugas-tugas presiden cukup menyita (waktu), jadi menugaskan Wapres" kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi di New York bukan sesuatu yang patut dipersoalkan.

Sebab yang paling penting, Indonesia tidak pernah absen dalam sidang PBB. Setiap tahun, Wakil Presiden Jusuf Kalla selalu hadir untuk menggantikan Presiden Jokowi.

"Wapres adalah representasi dari negara, saya pikir enggak masalah," kata dia.

Diberitakan, ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang umum PBB dipersoalkan Anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon.

Ia menilai, jika Jokowi terus diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, suasana sidang umum PBB akan berbeda.

"Iya, harus involve. Kalau hanya Retno Marsudi atau Pak Jusuf Kalla, emosinya kan berbeda itu, tetapi lagi-lagi saya tidak tahu persis apa alasannya (Jokowi tak hadiri sidang PBB)," kata Effendi saat dihubungi wartawan, Senin (23/9/2019).

Menurut dia, sudah saatnya Presiden Jokowi berani berpidato di sidang umum PBB, khususnya soal posisi Indonesia di mata Internasional.

"Berani dong bicara satu dua menit di general assembly di UN sana. Bicara dong, sebutkan apa posisi kita. Itu enggak bisa kita wakilkan dengan Menlu, harus Presiden dan Presiden saya kira punya kemampuan sebenarnya," lanjut dia.

Pada sidang umum PBB yang digelar Senin (23/9/2019), Wakil Presiden RI Jusuf Kalla tiba di Hotel Westin New York Grand Central, Sabtu (21/9/2019) malam pukul 20.20 waktu setempat (WS).

Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, Wapres mewakili Presiden Jokowi memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke-74 bertajuk "Galvanizing Multilateral Effort for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion".

Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini akan dihadiri 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri, 36 menteri serta 2 chairman of delegation.

Catatan Kompas.com, sejak awal pemerintahan Jokowi-JK tahun 2014, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang umum PBB. Jokowi selalu diwakilkan oleh Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden.

Wapres telah lima kali mewakili Jokowi pidato di PBB, mulai dari 2015, 2016, 2017, 2018 dan yang terakhir 2019.

Dalam berbagai pidatonya, Kalla selalu menekankan isu perdamaian, deradikalisasi, pembangunan, hingga ketimpangan ekonomi global, salah satu yang paling konsisten yakni mendorong perdamaian di Palestina. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/14394301/jokowi-selalu-tak-hadir-di-sidang-umum-pbb-ini-penjelasan-istana

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke