Nasdem dan PPP Dukung Jokowi Tunda Pengesahan RKHUP

Johnny mengatakan, banyak kritik terkait pasal-pasal dalam RKUHP itu sehingga DPR perlu menyisir lebih lanjut pasal-pasal yang bermasalah.

"Kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra, maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," kata Johnny saat dihubungi wartawan, Jum'at (20/9/2019).

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihak tak mempermasalahkan permintaan Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP. 

Arsul mengatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, PPP pasti mendukung keputusan presiden.

"Nah tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan presiden," kata Arsul.

Menurut Arsul, untuk mengesahkan RKUHP, diperlukan kesepakatan antara DPR dan pemerintah.

Apabila salah satunya tidak setuju, pengesahan RKUHP tak bisa dilakukan.

"Kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau pemerintahnya minta ditunda kan tentu tidak kemudian harusnya bisa kita paksakan," ucap dia. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai polemik di masyarakat.

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat.