Salin Artikel

Kata Wiranto soal Karhutla, Tak Separah yang Diberitakan hingga Tak Saling Menyalahkan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ikut dalam peninjauan tersebut. Ia menyimpulkan karhutla yang terjadi di Riau tak separah yang diberitakan.

"Di sana ketika saya melihat dengan Presiden antara realitas dengan yang dikabarkan dengan yang ada itu sangat berbeda. Ternyata kemarin waktu kami di Riau tidak separah yang diberitakan," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Jarak pandang masih bisa, pesawat masih bisa mendarat. Masyarakat banyak yang belum pakai masker. Kami pun tidak pakai masker. Jarak pandang pada saat siang masih jelas. Awan-awan telrihat," lanjut dia.

Padahal, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (17/9/2019), tercatat 1.704 orang warganya mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat karhutla di Riau.

Data tersebut diperoleh berdasarkan jumlah warga yang berobat ke Puskesmas di Kota Batam yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Sementara itu, di Kalimantan, jumlah penderita ISPA tercatat sebanyak 6.025 warga. Sejumlah bayi juga harus diungsikan karena menderita batuk, flu, sesak napas dan muntah.

Akibat kebakaran hutan, masyarakat setempat juga mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat.

Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan.

Dia menambahkan, pemerintah telah bekerja optimal mengatasi karhutla di Riau dan sebagian wilayah di Kalimantan.

Ia juga memastikan pembakar hutan dan lahan akan dihukum seberat mungkin. Presiden, kata Wiranto, telah menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum menangkap para pembakar hutan baik dari perorangan maupun perusahaan.

"Kita tak perlu saling menyalahkan. Ini satu hal yang harus kita hadapi bersama. Tugas kita bersama agar titik-titik api semakin tahun semakin berkurang," ujar Wiranto.

"Kemarin secara pengakan hukum kami sudah mengancam kepada para pembakar apakah korporasi atau perorongan akan diberi satu hukuman yang setimpal dan tegas karena merusak alam," kata mantan Panglima ABRI itu.

Menurut Wiranto, karhutla sulit dipadamkan karena El Nino tahun ini lebih panjang. Sehingga, karhutla yang terjadi di atas lahan gambut semakin sulit dipadamkan.

Wiranto mengatakan, obat mujarab bagi karhutla saat ini ialah hujan. Pemerintah berupaya membuat hujan buatan namun kondisi awan tidak memungkinkan.

"Awan ini ternyata syaratnya ada. Kalau awanya belum sampai 70 persen mengandung uap air kita beri garam juga enggak bisa. Masalahnya sekarang di daerah rawan karhutla itu awannya saja 55-60 persen (kandungan uap airnya). Belum 70 persen," tutur Wiranto.

Ia mengatakan, semestinya kebakaran diatasi lebih awal oleh pemerintah daerah setempat sebelum api menyebar menjadi banyak titik api.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah (pemda) proaktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu, kata Wiranto, merupakan instruksi Presiden Joko Widodo saat rapat bersama soal karhutla dalam kunjungan kerja di Riau, Senin (16/9/2019).

"Utamanya sekarang pencegahan. Itu yang bertanggung jawab pemda, infrasturkturnya di daerah. Dari provinsi, kabupaten, hingga desa," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

"Kalau ada titik-titik api dipadamkan. Jangan didiamkan. Kalau sudah besar, baru minta bantuan pusat. Ini yang ditekankan pencegahan-pencegahan pada saat awal api itu ada," kata dia.


Wiranto mengatakan sulit memadamkan api besar yang berada dia atas lahan gambut. Ia mengatakan bisa jadi di saat tertentu api bisa dipadamkan.

Namun dalam beberapa saat kemudian api bisa kembali muncul lantaran kebakaran di lahan gambut tak hanya terjadi di permukaan tanah, tetapi masuk hingga ke lapisan bawah.

Karena itu ia memohon kesiagaan pemerintah daerah mencegah api membesar dan menyebar menjadi banyak titip api.

"Rasio titik api itu sudah turun karena ada pemadaman total. Tapi lahan gambut yang terbakar begitu dikasih air itu asapnya malah naik sehingga lahan-lahan seperti itu menimbulkan asap," kata Wiranto.

"Kalau kena angin, tergantung angin. Kalau anginya mengarah ke semenanjung Malaysia ya di sana ada asap," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/19/12150601/kata-wiranto-soal-karhutla-tak-separah-yang-diberitakan-hingga-tak-saling

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke