Salin Artikel

Wapres: Tak Mudah Jadi Pak Habibie, Ilmuwan Sekaligus Negarawan

Menurut Kalla, dua peran yang dijalankan Habibie tersebut merupakan keistimewaan yang dimiliki pria yang dijuluki Mr. Crack itu. Kalla menilai tak mudah menjadi seorang ilmuwan sekaligus negarawan.

"Beliau telah menghabiskan waktunya untuk membangun bangsa ini dalam dua hal yang sangat penting. Teknologi dan juga demokrasi bangsa ini," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

"Beliau seperti yang saya katakan tadi, seorang ilmuwan, seorang yang mengabdikan dirinya dalam teknologi. Sekaligus juga negarawan. Tidak mudah menyatukan hal itu," kata Kalla lagi.

Bahkan, kata Kalla, Presiden Soekarno yang juga seorang insinyur lebih menonjol di politik.

Sedangkan Habibie, kata Kalla, bisa menonjol di bidang politik maupun teknologi.

Di bidang politik, Habibie mampu membawa Indonesia lepas dari stigma Orde Baru menuju negara demokrasi.

Sedangkan di bidang teknologi, nama Habibie harum di dunia penerbangan internasional lantaran didapuk sebagai penemu teori keretakan pesawat.

"Karena itu mari kita mendoakan arwah almarhum diterima di sisi-Nya dengan sangat baik. Karena itu bagi kita jasa seorang pejuang negarawan harus menjadi panutan kita semua," lanjut Kalla.

Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie wafat pukul Rabu (11/9/2019) pukul 18.05 WIB.

Habibie meninggal dunia, menurut putranya Thareq Kemal Habibie, karena sudah berusia tua sehingga sejumlah organ dalam tubuhnya mengalami degenerasi. Salah satunya adalah jantung.

Rencananya, Habibie dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta Selatan. Tepatnya di samping makam almarhum istrinya, Hasri Ainun.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/12/11115921/wapres-tak-mudah-jadi-pak-habibie-ilmuwan-sekaligus-negarawan

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke