Tokoh Papua Freddy Numberi Dorong Pemerintah Evaluasi Penempatan Aparat di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Papua, Freddy Numberi, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan keamanan menyeluruh di seluruh wilayah Papua merespons terjadinya kerusuhan di wilayah tersebut.

"Evaluasi kebijakan keamaanan di Papua. Keberadaan sejumlah komando teritorial, pangkalan laut, dan pangkalan udara bukan merupakan solusi persoalan siklus kekerasan di Papua," ujar Freddy seusai diskusi bertajuk "Papua dalam Dialog" di Gedung PMKRI, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Menurut mantan Gubernur Papua tahun 1998 ini, keberadaan ribuan aparat keamanan justru menjadi salah satu sumber trauma mendalam bagi masyarakat asli Papua, khususnya yang mendiami wilayah pegunungan tengah.

Trauma kolektif masyarakat yang sejauh ini tak pernah disembuhkan, lanjutnya, justru memunculkan ketakutan, bahkan dendam terhadap keberadaan aparat keamanan.

Untuk itu, seperti diungkapkan Freddy, ia mendorong pelibatan kelompok masyarakat sipil, khususnya gereja, sebagai salah satu solusi praktis dalam penyelesaian konflik bersenjata maupun masalah kemanusiaan di Papua.

"Dalam sejarahnya, ikatan kultural dan emosional masyarakat asli Papua dengan pihak gereja sangat kuat," tuturnya kemudian.

Ia menjelaskan, dalam beberapa kasus di Papua, masyarakat bahkan lebih memercayai pimpinan gereja dibandingkan dengan pemimpin formal dalam upaya penyelesaian konflik ataupun masalah HAM di Papua.

"Maka dari itu, pelibatan masyarakat sipil dengan pendekatan yang berbeda penting dilakukan pada situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat pasca kerusuhan," ucapnya.