Dewan Pengawas KPK Dinilai Tidak Dibutuhkan

Ray mengatakan, dewan pengawas hanya diperlukan bagi lembaga dan instansi yang dipimpin satu orang, sedangkan KPK dipimpin oleh lima pimpinan yang bersifat kolektif kolegial.

"Saya kira mereka (DPR) agak kurang memahami filosofi mengapa dewan pengawas dibuat untuk institusi-institusi tertentu. Jadi kalau kita lihat kelaziman secara umum, dewan Pengawas itu dibutuhkan jika satu organisasi hanya memiliki kepemimpiman secara tunggal," kata Ray dalam diskusi di kawasan Pejaten, Jumat (6/9/2019).

Ray menuturkan, sifat kepemimpinan kolektif kolegial dalam KPK sebetulnya sudah cukup mengakomodasi fungsi pengawas yang nantinya dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK.

Alasannya posisi ketua dalam KPK lebih bersifat administratif bukan struktural. Posisi ketua pun dianggap setara dengan pimpinan lain.

"Kalau sudah begini, Anda tidak butuh lagi dewan pengawas karena kita punya asumsi mereka saling mengoreksi sendiri antarpimpinan karena mereka selevel, sederajat, enggak ada yang lebih," ujar Ray.

Lebih lanjut, Ray berpendapat, pembentukan dewan pengawas merupakan wacana yang kebablasan. Sebab, draf revisi UU KPK mengatur bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus seizin Dewan Pengawas KPK. 

"(Dewan pengawas) ini sudah menjadi komisioner baru karena aktivitas menyadap hanya bisa dilaksanakan bukan oleh komisioner, hanya bisa dilaksanakan atas persetujuan dewan pengawas," kata Ray.

Dalam draf revisi UU KPK pada Pasal 37A dan Pasal 37B, tugas Dewan Pengawas KPK secara umum adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Dewan pengawas bersifat nonstruktural dan mandiri. 

Anggota dewan pengawas berjumlah lima orang dengan masa jabatan empat tahun. Seseorang dapat menjadi dewan pengawas apabila ia berusia minimal 55 tahun dan tidak tergabung dalam partai politik.

Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasarkan usulan presiden. Presiden sendiri dalam mengusulkan calon anggota dewan pengawas dibantu oleh panitia seleksi (pansel).

Selain mengawasi tugas dan wewenang KPK, dewan pengawas juga berwenang dalam 5 hal lain.

Pertama, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan.

Kedua, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

Selain itu, dewan pengawas juga bertugas untuk melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.