Salin Artikel

Soal Papua, Prabowo: Kita Harus Kompak Dukung Pemerintah

Prabowo mengatakan, seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

"Yang saya serukan adalah kita harus kompak mendukung pemerintah. Soal kedaulatan tidak ada perbedaan pandangan. kita semua bersatu," ujar Prabowo saat memberikan pernyataan seusai bertemu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019) malam.

Dalam pertemuan itu Prabowo mengaku bertukar pandangan dengan hendropriyono terkait masalah Papua.

Namun ia tidak menyebutkan secara spesifik soal masukan apa saja yang diberikan.

Prabowo hanya berharap semua pihak ikut menyejukkan suasana dan tidak saling menyalahkan.

"Saya saling tukar pandangan tapi intinya kita sebagai bangsa harus kompak, harus sejuk, saling bantu, jangan saling mencari kesalahan," kata Prabowo.

"Mari kita bersama-sama atasi semua masalah, saya yakin tidak benar kalau ada yang mau memecah belah saudara kita di Papua. Papua bagian integral dari NKRI," ucap mantan Danjen Kopassus itu.

Pada kesempatan yang sama, Hendropriyono mengapresiasi dukungan Prabowo terhadap pemerintah.

Ia juga sepakat dengan pendapat Prabowo bahwa persoalan Papua harus diselesaikan secara bersama-sama.

"Yang saya sangat hargai kalau itu sudah menyinggung masalah kebangsaan, Beliau (Prabowo) selalu tampil gagah perkasa, harus bersatu dan mendukung pemerintah untuk menyelesaikan ini," kata Hendro.

"Bukan waktunya lagi untuk menyalahkan. Sekarang harus kompak. bersatu," ujarnya.

Seperti diberitakan, gelombang aksi unjuk rasa terjadi di Papua dan sejumlah wilayah lainnya. Bahkan unjuk rasa juga terjadi di Jakarta.

Mereka menuntut Pemerintah Indonesia menggelar referendum atau atau jajak pendapat soal kemerdekaan Papua.

Aksi unjuk rasa dipicu dari peristiwa pengepungan asrama mahasiwa Papua, Surabaya Jumat (16/8/2019).

Dalam peristiwa tersebut, diduga terjadi tindakan represif dan diskriminatif oleh aparat kepolisian serta anggota organisasi kemasyarakatan (ormas).

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/22340501/soal-papua-prabowo-kita-harus-kompak-dukung-pemerintah

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke