Soal Bukti Benny Wenda Terlibat Rusuh Papua, Wiranto Tak Bisa Jawab

Namun saat ditanya bukti konkretnya, Wiranto tidak bisa menjawabnya. Sebab, tidak semua informasi mengenai hal tersebut bisa disampaikan ke publik.

"Ada, ada buktinya. Tapi kan pemerintah tidak semua informasi untuk kepentingan operasional tidak disampaikan ke publik," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

"Tapi percayakan bahwa aparat keamanan itu maksimal untuk mengamankan kepentingan masyarakat, mengamankan kehidupan Papua dan Papua Barat," lanjut dia.

Ia melanjutkan, intelijen TNI-Polri mengantongi bukti keterlibatan Benny Wenda dalam menggerakkan kerusuhan. Benny Wenda diduga memobilisasi kerusuhan lewat provokasi yang disebarkan.

Kata Wiranto, penyebaran provokasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu dan tempat yang tepat.

"Ya namanya konspirasi ini kan banyak cara. Konspirasi itu ada persamaan mindset, kemudian adanya rencana yang menyangkut masalah waktu, masalah kapan dilaksanakan demonstrasi, lalu mana yang harus anarkis mana yang tidak," ujar Wiranto.

"Itu direncanakan semua. Sekarang (seolah) akan ada lagi hal-hal yang menyangkut mengacau perkotaan. Itu semua ada semua (buktinya)," lanjut dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Moeldoko menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga akan menanganinya secara politis.

Benny diduga menyebarkan konten hoaks dan provokatif di media sosial terkait Papua.

Tak hanya di media sosial, Benny juga diduga menyebarkan konten-konten hoaks tersebut melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan singkat WhatsApp.

Konten tersebut disebarkan kepada sejumlah petinggi negara di kawasan Pasifik.