Baleg DPR: KPK Bukan Pembuat UU, Kok Ngatur-Ngatur

Hendrawan menegaskan bahwa KPK bukanlah pembuat undang-undang sehingga tidak bisa menolak revisi.

"KPK kan bukan lembaga pembuat aturan. KPK kan pelaksana. Tentu yang menjalankan, yang membuat regulasi ini DPR dan pemerintah," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Hendrawan mengingatkan, konstitusi mengatur pembuat UU adalah DPR dan pemerintah. Artinya, jika dua unsur tersebut sudah sepakat, revisi bisa dilakukan.

"Kita harus meletakkan ini dalam konteks kenegaraan. Siapa yang membuat UU. Konstitusi menyatakan DPR dan pemerintah. Mereka kok mau ngatur yang membuat UU?" ujar Hendrawan.

Ia mengatakan, pihaknya terbuka dengan masukan dari berbagai pihak dalam merevisi UU KPK.

Namun, ia meminta agar masukan itu disampaikan langsung sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan.

"Bisa disampaikan ke DPR atau pemerintah," ujar dia. 

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang ini.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

Namun, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai, revisi UU KPK belum diperlukan.

Febri mengatakan, KPK juga belum mengetahui dan tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut.

Ia khawatir, rencana revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan bentuk pelemahan KPK.

"KPK belum mengetahui dan juga tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan rencana revisi UU KPK tersebut. Apalagi, sebelumnya berbagai upaya revisi UU KPK cenderung melemahkan kerja pemberantasan korupsi," ujar Febri.

Berdasarkan rapat Baleg pada 3 September 2019 dengan agenda pandangan fraksi-fraksi tentang penyusunan draf revisi UU KPK ada enam poin revisi UU KPK. 

Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen. 

Pegawai KPK ke depan juga akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.

Sementara itu, status KPK selama ini sebagai lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah.

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3.

Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik.