Roby Arya, Capim yang Tak Ingin KPK Usut Korupsi di Polri dan Jaksa

Salah seorang di antaranya adalah Roby Arya Brata.

Roby merupakan lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Padjajaran. Dia melanjutkan studi pada program Magister Public Policy di University of Wellington, Selandia Baru dan lulus pada 1999.

Setelah itu, dia mengambil program doktoral di Australian National University dan lulus pada 2001.

Roby kini tercatat bekerja di Sekretariat Kabinet sebagai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian.

Pria berusia 54 tahun ini pernah menjabat sebagai Asisten Kepala Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Birokrasi pada 2008-2010.

Ia juga pernah menjadi aktivis hak asasi manusia. Selain itu, Roby sempat menjadi analis hukum di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selama dua tahun pada 1993-1995.

Selain membantu Presiden, Roby juga aktif mengajar di Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Pernah Gagal

Diketahui, sebelum mengikuti seleksi capim KPK periode 2019-2023, Roby tercatat pernah mengikuti seleksi capim KPK pada 2014 silam.

Dilansir dari artikel situs Setkab.go.id tertanggal 16 Oktober 2014, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menerima nama Roby dan calon petahana saat itu, Muhammad Busyro Muqoddas untuk diteruskan ke DPR.

Roby saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.

Roby bersama Busyro Muqoddas sebenarnya sudah sempat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Desember 2014.

Namun, proses pemilihan kedua orang itu ditunda hingga tahun 2015. Kendati demikian, Roby dan Busyro pada akhirnya tidak terpilih sebagai pimpinan KPK.

Ia juga tercatat pernah mengikuti seleksi calon penasihat KPK periode 2017-2021.

Dari 34 nama yang lolos seleksi administrasi saat itu, salah satunya adalah Roby. Akan tetapi dalam proses selanjutnya ia kembali tak terpilih.

Pada awal 2019, Roby diketahui merupakan salah satu dari enam nama yang lolos ke tahapan wawancara seleksi calon Sekretaris Jenderal KPK.

Akan tetapi Roby bersama kelima orang lainnya dinyatakan gagal dalam tahapan akhir tersebut. Mereka dianggap Panitia Seleksi belum memenuhi kriteria.

Kontroversial

Pernyataan Roby menuai kontroversi saat menjalani tes wawancara dan uji publik.

Di depan Pansel, Roby menyatakan, jika dirinya terpilih, KPK tidak lagi memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan korupsi di kepolisian dan kejaksaan.

"Kalau saya ke depan, KPK enggak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di kepolisian dan kejaksaan, tidak lagi, tidak lagi," ujar calon yang berasal dari Sekretariat Kabinet itu gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Menurut dia, kewenangan lembaga antirasuah yang bisa menyelidiki kasus korupsi itu memicu gesekan antara KPK dan Polri, seperti peristiwa Cicak versus Buaya.

Ia menyarankan agar kasus korupsi yang ada di kepolisian atau kejaksaan dilimpahkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Jika itu terjadi, maka hubungan antarlembaga aparat penegak hukum menjadi harmonis.

Tak hanya itu, masih di tahap tes yang sama, Roby sempat ditanya soal informasi kepribadiannya yang dinilai memiliki sifat tempramental. Hal itu ditanyakan oleh anggota Pansel, Diana Sadia Wati.

"Ada informasi, Bapak tempramental, bagaimana Bapak mengelola ini kalau dengan sikap yang tidak serasi," tanya Diani.

Roby pun menjawab dengan nada tinggi.

"Mungkin saya malah sabar ya, dapat informasi dari mana itu (tempramental)? Silakan tanya saja ke staf saya. Dulu isunya saya dianggap orang istana, sekarang saya isunya sebagai orang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), waduh," jawab Roby geram.

Perdebatan itu pun berakhir dengan mediasi dari Ketua Pansel, Yenti Garnasih. Ia meminta Roby untuk sabar.