Banyak Sebabkan Kecelakaan, Truk Over Dimensi akan Dinormalisasi Ditjen Perhubungan Darat

Merujuk artikel Kompas.com, Selasa (19/3/2019), APTRINDO menyampaikan, 70 persen kecelakaan di jalan melibatkan truk.

Penyebabnya adalah karena banyak truk yang kurang perawatan dan kelebihan dimensi serta muatan.

Perlu diketahui, selain menyebabkan kecelakaan, truk dengan dimensi dan muatan berlebih pun turut menyumbang kerugian materi dalam bentuk kerusakan jalan.

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setiap tahun negara mengalami kerugian Rp 43 miliar akibat truk dengan kondisi tersebut.

Penanganan truk dengan dimensi dan muatan berlebih atau disebut Over Dimention Over Loading (ODOL) menjadi sebuah urgensi.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI pun mencanangkan visi Zero ODOL di tahun 2020.

Kebijakan normalisasi

Demi mendukung perwujudannya, Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat, melalui Direktorat Sarana Transportasi Jalan menggalakkan kebijakan normalisasi. Khususnya untuk kendaraan angkut yang kelebihan dimensi.

Direktur Sarana Transportasi Darat Sigit Irfansyah mengatakan kebijakan ini telah dimulai sejak satu tahun lalu, tepatnya pada 1 Agustus 2018.

“Sebenarnya penyebab over dimensi ini mungkin terkait hukum ekonomi. Ini karena banyak perusahaan transporter ingin dapat menawarkan tarif paling murah untuk pengangkutan barang," kata Sigit ketika ditemui dalam kesempatan wawancara pada Rabu, (7/8/2019).

Akhirnya, lanjut dia, agar bisa memuat lebih banyak, truknya dimodifikasi. Padahal, mereka tidak tahu regulasinya, begitu juga dengan pemilik barangnya. Maka dari itu, kami sekarang menggalakan kampanyekan.

Adapun pelanggaran terkait over dimensi yang sering terjadi adalah menambah tinggi, lebar, dan panjang bak pengangkut barang atau menggeser axle kendaraan.

Tujuannya agar dapat mengangkut lebih banyak barang meskipun tidak sesuai dengan kapasitas aslinya.

Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dewanto Purnacandra mengatakan, pada dasarnya mekanisme normalisasi adalah mengembalikan bentuk kendaraan seperti aslinya,

Bahasa mudahnya adalah mengembalikan kondisi truk sesuai dengan SKRB yang diterbitkan saat kendaraan diproduksi.

“Mungkin dulu sewaktu beli di karoseri sudah sesuai, tetapi diubah sendiri di bengkel-bengkel, menambah panjang atau tinggi bak dan sebagainya,” ujarnya.

Petugas akan memberi tanda yang menunjukkan dimensi yang seharusnya dimiliki sesuai dengan SKRB kendaraan.

Perusahaan transporter pemilik kendaraan angkutan kemudian akan dihubungi dan diminta menyesuaikan kembali dimensi kendaraan sesuai dengan anjuran petugas tersebut.

Agar dapat kembali beroperasi, Dewanto Purnacandra mengatakan, usai dinormalisasi kendaraan angkutan barang harus kembali mengurus SRUT baru.

Ini karena kendaraan angkutan barang menurut undang-undang yang berlaku termasuk kendaraan bermotor yang wajib uji berkala.

“Harus melalui uji KIR pertama lagi seperti kendaraan baru dan kemudian selanjutnya enam bulan sekali. Penguji tidak akan bisa melakukan pengujian jika tidak ada SRUT,” ujar Dewanto.

Untuk memonitor bahwa kendaraan yang sudah dinormalisasi tidak dimodifikasi kembali sehingga over dimensi, Dewanto mengatakan saat uji KIR enam bulanan, isi SRUT dan buku uji akan kembali diperiksa.

Petugas akan memberi tanda yang menunjukkan dimensi yang seharusnya dimiliki sesuai dengan SKRB kendaraan

Keberadaan SKRB dan SRUT-nya tidak jelas. Sementara untuk menelusuri di mana kendaraan tersebut dibeli dan di perusahaan karoseri mana kendaraan dibuat, tidaklah mudah. Sebagai solusi, SKRB kendaraan sejenis digunakan sebagai panduan.

Saat ini, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Ditjen Perhubungan Darat juga tengah menggodok Peraturan Dirjen mengenai rancang bangun normalisasi.

“Kalau karoseri-karoseri mesti bikin SKRB sendiri akan kena biaya cukup mahal. Jadi kami inisiatif untuk membuat SKRB pemerintah untuk BPTD. Sedang kita godok mudah-mudahan 1-2 minggu lagi selesai,” kata Direktur Sarana Transportasi Darat Sigit Irfansyah.

Sosialisasi dan asistensi

Direktur Sarana Transportasi Jalan Sigit Irfansyah mengatakan, normalisasi over dimensi dilakukan tanpa paksaan. Implementasi normalisasi lebih mengedepankan diskusi dan asistensi dengan pemilik kendaraan angkut barang.

“Kami menghindari enforcement karena dengan adanya desakan maka tidak akan berhasil. Setelah tertangkap ODOL, mereka kami beri waktu mengatur kapan akan melakukan normalisasi agar tidak menggangu operasional kerja mereka,” ujar Sigit.

Pihak Ditjen Perhubungan Darat juga terus menggelar bimbingan teknis untuk perusahaan-perusahaan karoseri.

Selain itu, mengadakan dialog yang mempertemukan antara pemilik barang, perusahaan APM yang menjual kendaraan dan pengusaha transporter.

“Kebanyakan transporter juga salah beli kendaraan, dipikir satu kendaraan bisa untuk macam-macam ternyata tidak bisa. Kami pertemukan semua pihak biar ada kontrol dari APM dan perusahaan transporter investasinya juga tidak salah,” lanjut Sigit.

Mengingat pelanggaran ODOL terkait erat dengan tarif angkut barang, selanjutnya Ditjen Perhubungan Darat pun akan berupaya berdialog mengenai hal tersebut.

“Logika bisnisnya tarif, biaya operasional, harus disesuaikan lagi dengan jumlah muatan. Tanpa itu susah berhasil,” kata Sigit.

Ditanggapi positif

Normalisasi over dimensi mendapat tanggapan yang cukup positif dari perusahaan-perusahaan, baik pemilik barang, maupun sejumlah perusahaan transporter.

Program normalisasi yang sudah cukup sukses dilakukan dengan menggandeng perusahaan pengangkut sepeda motor. Saat ini pihak produsen sepeda motor telah menekankan kepada perusahaan pengangkut untuk memiliki kendaraan yang sesuai regulasi.

Beberapa perusahaan transporter di Riau juga menunjukkan tanggapan positif dengan secara sukarela menormalisasi kendaraan angkutnya.

“Kalau dibilang efeknya belum berasa, tentu belum, karena kita baru mulai, we just start,” tutup Sigit.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub sedang menyusun masterplan Jembatan Timbang 2019-2021 agar sampai dengan tahun 2021, semua permasalahan terkait ODOL dapat selesai.

Sebanyak 73 jembatan timbang yang dikelola Kemenhub, kini tidak hanya menimbang berat kendaraan saja, namun juga telah dilengkapi dengan alat pengukur dimensi kendaraan.

Pada 2019 ini saja ada 13 jembatan timbang yang akan dijadikan proyek percontohan.