Politikus PKB Pertanyakan Rencana Muhaimin Hapus Posisi Sekjen

Sebab, menurut dia, penghapusan posisi tersebut akan menimbulkan pro dan kontra bagi sebagian kader. Oleh karena itu, ia menilai rencana ini perlu dibahas mendalam.

"Perubahan PKB seperti ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang kontra dan tidak setuju, ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci filosofis dan implikasinya, mari kita diskusikan secara mendalam," kata Lukman saat dihubungi wartawan, Kamis (22/8/2019).

Lukman mengatakan, kebijakan mengubah AD/ART dengan menghilangkan posisi sekjen merupakan bagian dari konsep besar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai ketua umum partai. 

Hal itu, kata Lukman, juga didesain untuk menyentralisasi fungsi ketua umum. 

"Artinya hari ini struktur kepemimpinan di PKB sudah berhasil menghilangkan 2 posisi penting yaitu Dewan Syuro, tempat berkumpulnya kebijakan para kiai dan sekjen yang selama ini diperankan sebagai dwi-tunggal bersama-sama ketua umum baik secara administratif maupun secara politik," ujar dia. 

Ia pun mengkritik posisi direktur eksekutif yang akan menggantikan posisi sekjen. Menurut Lukman, direktur eksekutif merupakan karyawan DPP sehingga bisa diberhentikan oleh ketua umum. 

"Ditunjuk dan digaji oleh DPP dan sewaktu waktu bisa diberhentikan dan diganti oleh Ketua Umum. Direktur Eksekutif adalah Karyawan DPP," kata Lukman. 

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bakal merombak struktur kepengurusan partai pada periode 2019-2024, salah satunya dengan menghapus posisi sekretaris jenderal (sekjen).

Cak Imin mengatakan, wacana penghapusan jabatan sekjen juga didengungkan oleh para kader selama berlangsungnya Muktamar V PKB.

"Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada direktur eksekutif. Itu aspirasi perubahannya di situ. Jadi sekjen selama ini kan politis ya sehingga banyak (problem). Nanti politisnya diambil alih ketua umum," kata Cak Imin di lokasi Muktamar, Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).