Istana Yakin Pemblokiran Internet di Papua Tak Ganggu Aktivis Warga

"Enggak juga," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Moeldoko meyebut pembatasan internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika justru untuk menjaga keamanan.

Sebab, sejak insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua, banyak informasi hoaks yang bertebaran di media massa.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas," kata dia.

Namun Moeldoko menegaskan bahwa yang dilakukan pemerintah hanya memperlambat akses internet, bukan memblokir secara total. Oleh karena itu, ia meyakini masyarakat Papua tetap bisa beraktivitas seperti biasa.

"Enggak (mengganggu), dulu kita enggak ada (internet) juga hidup kok," kata Moeldoko.

Saat ditanya kapan akses internet akan kembali normal di Papua, menurut Moeldoko, pemerintah akan melihat sampai situasinya stabil.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara memastikan bahwa pembatasan akses internet di Papua adalah untuk kepentingan nasional. Menurut Rudiantara, pembatasan akses itu juga telah dibahas dengan aparat keamanan.

Pasalnya, langkah Kementerian Kominfo tersebut menuai pro dan kontra. Rudiantara pun menegaskan bahwa langkah ini untuk kepentingan yang lebih luas.

"Tapi ini kan kepentingan nasional dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum," ujar Rudiantara di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Lagipula, kata dia, pembatasan akses internet ini tidak seluruh Papua dan hanya terjadi di beberapa kota tertentu. Pembatasan dilakukan di Manokwari, Jayapura, Sorong, dan Fakfak.

"Jadi awalnya dilakukan pembatasan, tapi sekarang data (internetnya) tidak berfungsi. Hanya masih bisa berkomunikasi orang menggunakan bertelepon, voice, maupun SMS, ujar dia.