Salin Artikel

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Presiden mengatakan hal itu dalam wawancara bersama Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Budiman Tanuredjo, yang disiarkan Kompas TV dalam program Satu Meja, Rabu (21/8/2019) malam.

Menurut Jokowi, pembangunan di era pemerintahannya, tak lagi Jawa-sentris, tetapi merata di seluruh Indonesia. Kepala Negara mengistilahkannya dengan "Indonesia-sentris" 

Semua provinsi, kata mantan gubernur DKI Jakarta ini, memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

"Baik di bidang infrastruktur, bidang kesehatan, dan bidang lain. Saya melihat Papua (dan Papua Barat) memang perlu lebih diperhatikan," ujar Jokowi.

Pemerintah, kata Jokowi, ingin mendahulukan pembangunan Papua dan Papua Barat di segala bidang. "Karena ya memang ketertinggalan yang ada ini harus kita kejar," tutur Presiden.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku, Papua dan Papua Barat adalah termasuk provinsi yang paling banyak dia kunjungi. Termasuk menengok daerah yang dahulu tak pernah tersentuh.

Misalnya, Kabupaten Nduga. Jokowi mengatakan sudah dua kali melakukan kunjngan kerja ke kabupaten tersebut.

"Kalau boleh saya infomasikan, saat itu tidak diperbolehkan oleh Panglima TNI dan Kapolri karena urusan keamanan," ujar Jokowi.

"Tetapi saya sampaikan karena Nduga itu masuk dalam wilayah NKRI, sehingga saya perlu tahu kondisinya seperti apa, keadaannya," tutur Jokowi.

Jokowi menegaskan, Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatiannya. Bukan hanya akan dibangun secara fisik, namun pemerintah akan merangkul masyarakat di provinsi paling timur itu dengan pendekatan kesejahteraan.

"Karena itulah yang kita lakukan. Pendekatan kesejahteraan bukan yang lain-lainya," tukas Jokowi.

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (20/9/2019 dan Fakfak serta Timika, Rabu (21/9/2019).

Kerusuhan tersebut buntut dari aksi unjuk rasa masyarakat yang memprotes tindakan persekusi dan penangkapan mahasiswa asal Papua di Surabaya. 

Di Manokwari, massa membakar gedung DPRD dan memblokade sejumlah ruas jalan. Sementara di Fakfak, massa melempar gedung DPRD setempat dengan batu dan benda lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/21/21473391/jokowi-tegaskan-papua-dan-papua-barat-akan-jadi-prioritas-di-masa

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke