Sekjen PDI-P: Tak Elok Merevisi UU MD3 Pasca-Pemilu

Hasto menilai, tidak tepat jika ada perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan pasca-Pemilihan Umum atau Pemilu 2019.

Hal ia katakan dalam menanggapi wacana penambahan pimpinan MPR periode 2019-2024.

"Tidak elok dalam sebuah etika politik mengubah suatu aturan pasca-pemilu," ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/8/2019).

Hasto mengatakan, seluruh sekjen parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) memang telah membahas soal wacana penambahan pimpinan MPR.

Namun, dalam pertemuan itu koalisi belum membuat keputusan secara resmi.

Sebab, kata Hasto, para sekjen masih membuka opsi-opsi dalam menentukan kerja sama di antara parpol koalisi.

Selain itu Hasto juga menegaskan bahwa PDI-P berpijak pada UU MD3 terkait wacana penambahan pimpinan MPR.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU MD3, tertulis bahwa pimpinan MPR terdiri dari satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Pasal itu menyebabkan pimpinan MPR saat ini terdiri dari delapan orang.

Namun, pada Pasal 427 B dijelaskan bahwa Pasal 15 Ayat 1 tersebut hanya berlaku sampai berakhirnya masa keanggotaan MPR dan DPR hasil Pemilu 2014.

Dalam Pasal 427C Ayat 1 huruf a dijelaskan, susunan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil Pemilihan Umum 2019 dilaksanakan dengan ketentuan bahwa pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

"Karena itulah skala prioritas sekali lagi adalah penataan susunan pimpinan DPR dan MPR yang didasarkan pada UU MD3 dan itu harus senapas dengan apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu. Jadi one electoral processing," kata Hasto.

Sebelumnya, Sekjen PPP Arsul Sani mengklaim bahwa partai politik di dalam KIK sudah menyetujui penambahan jumlah pimpinan MPR.

Arsul mengatakan, para sekjen partai anggota KIK sempat mendiskusikannya. Sebab, wacana penambahan pimpinan MPR dilontarkan oleh partai di luar KIK, yakni Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.

"Para sekjen dua malam yang lalu membuka (setuju penambahan pimpinan MPR). Jadi Koalisi Indonesia Kerja sepanjang hasil pertemuan kemarin mengatakan, kita bicara dengan teman-teman yang ada di koalisi, kira-kira aspirasinya seperti apa," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurut Arsul, KIK belum menyepakati apakah penambahan pimpinan MPR kembali menjadi delapan atau sepuluh orang. Sebab, semua partai harus menyepakati lebih lanjut bersama fraksinya di DPR.

"Jadi dua-duanya masih mengerucut karena kan mungkin teman-teman di KIK, jangan-jangan kita mau sepuluh, tapi kalau ada juga fraksi yang enggak mau. Kan enggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," ujar dia.

Arsul mengatakan, jika partai politik menginginkan pimpinan MPR di atas lima orang, maka Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) harus direvisi

Alasannya, kata Arsul, jumlah pimpinan MPR periode 2019-2024 sesuai revisi UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018, terdiri dari lima orang.