Polri: 25 Fasilitas Publik Rusak Pasca-demo di Manokwari dan Sorong

"Untuk sementara di Sorong ada hampir 15 fasilitas publik yang mengalami kerusakan, kemudian Manokwari 10 fasilitas publik yang rusak," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Hingga saat ini, Dedi mengatakan bahwa proses pendataan perihal kerusakan akibat demonstrasi tersebut masih terus dilakukan.

Selain itu, kata Dedi, aparat TNI-Polri beserta pemerintah daerah fokus untuk melakukan pembersihan terhadap sisa-sisa demonstrasi kemarin.

Hal itu dilakukan agar kegiatan masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Tugas Polri, TNI, dan pemda juga melaksanakan pembersihan pohon-pohon tumbang di Manokwari dan sisa-sisa pembakaran ban, dibersihkan hari ini sehingga diharapkan hari ini semua aktivitas masyarakat betul-betul berjalan dengan normal," katanya.

Hingga siang tadi, polisi mengatakan bahwa kegiatan masyarakat di Jayapura, Papua dan Manokwari, sudah berangsur normal.

Namun, di wilayah Sorong, Dedi mengungkapkan masih terdapat kegiatan unjuk rasa yang diikuti sekitar 500 orang.

Pihak TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan massa.

"Di Sorong memang masih ada kegiatan masyarakat di satu titik massanya 500 orang, masih dalam negosiasi dan komunikasi secara intens antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, dan seluruh tokoh masyarakat di sana," katanya.

Kendati demikian, secara keseluruhan, situasi di wilayah Papua kondusif.

Sejauh ini, polisi telah mengidentifikasi sekitar lima akun yang diduga menyebarkan konten provokatif hingga menyebabkan kericuhan di Papua.

Konten-konten tersebut berisi berita bohong atau hoaks terkait penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoaks tersebut mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang meninggal.

Konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, lanjut Dedi, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.