Istana: Persoalan HAM Tidak Jadi Hal yang Utama Saat Ini

Hanya isu yang menjadi prioritas utama yang diangkat Jokowi dalam pidatonya.

"Beliau menekankan yang utama berkaitan dengan human resources atau human capital. Jadi memang penekanan pada pidato Presiden kali ini adalah di sana, bukannya persoalan mengenai HAM," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (17/8/2019).

"Karena praktis persoalan HAM, yang memang semua negara memiliki persoalan HAM, tapi tidak menjadi hal yang terutama pada saat ini," tambah dia.

Pramono mengatakan, target Presiden Jokowi dalam lima tahun kepemimpinannya di periode kedua adalah menjadikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang handal.

Sebab, dengan cara itu lah Indonesia bisa keluar dari negara menengah menjadi negara maju.

"Ini kan bicara mengenai human capital, Presiden milih itu. Tidak kemudian pidato semua harus disebutkan," kata dia.

Dalam pidatonya di sidang bersama DPR-DPD Sabtu (17/8/2019) kemarin, Jokowi sempat menyinggung soal masalah penegakan HAM, namun tidak dominan.

Jokowi mengatakan, ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung.

Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

"Tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan," kata Jokowi.

Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai pernyataan Jokowi tersebut hanya sebatas retorika.

Usman Hamid mempertanyakan apa yang perlu diubah dari ukuran kinerja penegak hukum dan HAM terkait pidato Jokowi tersebut.

“Bagaimana jika itu ditarik ke penegakan HAM yang berkali-kali disuarakan ibu-ibu yang setiap Kamis berdiri di depan istana? Apakah ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi melalui mekanisme penegakan hukum?" kata Usman Hamid seperti dikutip Tribunnews.com.