Salin Artikel

Pengamat: PDI-P Butuh Gerindra untuk Naikkan Posisi Tawar

Menurut Arya, PDI-P membutuhkan Gerindra untuk menaikkan posisi tawar partai berlambang banteng itu di hadapan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) lainnya.

Adapun partai di DPR yang tergabung dalam KIK adalah Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura.

"Ya ini memang menunjukkan bulan madu politik antara PDI-P dan Gerindra ya. Memang PDI-P butuh Gerindra untuk menaikkan posisi tawar mereka di hadapan partai koalisi," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/8/2019).

"Jadi saya kira mereka (PDI-P) mungkin ingin bentuk koalisi yang mungkin ingin mempertimbangkan bermitra dengan Gerindra juga," tambah Arya.

Seperti diketahui pada Senin 22 Juli 2019, terjadi pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di DPP Nasdem, Gondangdia, Cikini, Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai tuan rumah, Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Namun, pertemuan ini tak dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kemudian pada 24 Juli 2019, Megawati bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hubungan keduanya menghangat pasca pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Megawati mengundang Prabowo secara khusus untuk hadir dalam Kongres V PDI-P.

Mantan Danjen Kopassus itu pun mendapat sambutan yang cukup hangat saat menghadiri acara pembukaan kongres di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019).

Sebagai balasan, Gerindra mengundang Megawati untuk hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional, September 2019 mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/12313771/pengamat-pdi-p-butuh-gerindra-untuk-naikkan-posisi-tawar

Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke