Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

"Namun, keputusan menerima dalam KIK atau tidak akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentu," kata Irma saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).

Irma mengatakan, Demokrat belum menyampaikan secara resmi dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Namun, tak dapat dimungkiri setiap partai yang ingin bergabung koalisi pemerintah mengincar kursi kabinet kerja.

"Sepertinya semua partai politik yang mau gabung ke pemerintah saat ini pasti punya keinginan join di kabinet," ujarnya.

Selanjutnya, Irma mengapresiasi pilihan arah politik Demokrat.

Menurut dia, Demokrat sudah sewajarnya masuk dalam koalisi pemerintah karena selama masa Pilpres 2019, Demokrat tidak menggunakan politik identitas untuk mengkritik Jokowi.

"Demokrat yang bukan merupakan penggangas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang menghantam Jokowi habis-habisan wajar jika ingin gabung," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.