KKP: Penataan Ulang Poros Maritim 5 Tahun ke Depan Jadi Tantangan

Saat ini, kata dia, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah dirumuskan dengan begitu baik melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

"Untuk lima tahun ke depan, kita posisinya pada review dan pemantapan kembali. Jadi apa yang telah kita capai dalam lima tahun, kita review lalu mulai melakukan penataan ulang, perbaikan dari apa yang telah kita tata," ujar Sjarief usai acara Seminar Nasional bertajuk 'Prospek Poros Maritim Dunia di Periode Kedua Jokowi' di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019).

Ia mencontohkan keberadaan tol laut. Saat ini, tol laut sudah jadi tetapi pengoperasian penuhnya harus melibatkan industri seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk dapat menyesuaikan supply dan demand.

Apabila wilayah timur memiliki demand ikan, sedangkan barat memiliki beras dan lainnya, kata dia, maka harus dicari cara bagaimana mensinergikan frekuensi waktu serta volume supply dan volume yang dimaksud.

"Itu semua harus dilakukan penataan ulang. Kalau itu dilakukan dalam lima tahun lagi, tidak mustahil poros maritim dunia bisa tercapai dengan kekuatan yang kita punya," kata dia.

Menurut dia, rintisan-rintisan awal berkaitan dengan sumber daya, pertahanan, diplomasi maritim, dan budaya sudah dilaksanakan.

Oleh karena itu, saat ini yang tinggal dilakukan adalah membuat rencana aksi (plan of action) untuk pemantapan, membuat road map, serta menunjuk team work lintas departemen guna memastikan seluruh target bisa tercapai.

Sebab sejauh ini, beberapa langkah untuk menjalankan poros maritim ini juga sudah diinisiasi.

Mulai dari combating eye fishing, perginya kapal-kapal asing, stok ikan nasional yang naik, beberapa sentuhan dalam pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), sentra-sentra industri baru untuk perikanan, hingga pelaksanaan tol laut.

Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi negara makmur dengan ekonomi kelautan yang dimilikinya.

Sebagaimana disampaikan dalam seminar nasional tentang poros maritim di periode kedua Jokowi ini, poros maritim dunia menjadi salah satu visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2014 lalu.

Di periodenya yang kedua, Jokowi dinilai belum menyinggung kembali masalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Termasuk tak disinggung dalam debat calon presiden di Pemilu 2019 dan pidato kemenangannya beberapa waktu lalu.